Sembalun Vs Senaru: SMPS Desak Pemda Keluarkan Regulasi untuk Kelola Mandiri Wisata Rinjani

LOMBOKINI.com – Masyarakat Sembalun dan pelaku wisata di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS), mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan regulasi yang memungkinkan mereka mengelola mandiri pintu pendakian Gunung Rinjani.

Mereka menilai praktik pengelolaan saat ini tidak adil dan menghambat pembangunan pariwisata berkelanjutan di Sembalun. Ketua SMPS, Handanil, SH, menyatakan bahwa keputusan ini muncul akibat dominasi kelompok tertentu yang bersikap eksklusif dan tidak mendukung pariwisata berkelanjutan.

“Teman-teman Sembalun memutuskan untuk mengelola sendiri pintu pendakian karena kelompok ATOS selalu bersikap eksklusif. Mereka mendominasi pengelolaan wisatawan asing tanpa mempertimbangkan dampak bagi wilayah lain,” ujar Handanil kepada awak media di Sembalun, Rabu 9 April 2025.

Handanil menegaskan, pengelolaan mandiri bertujuan meningkatkan kualitas wisata di Sembalun sebagai jalur utama pendakian Rinjani. Selama ini, Senaru menjual paket pendakian dengan harga sangat murah, berfokus pada kuantitas tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan ekonomi di Sembalun.

“Pendakian di Sembalun sangat ramai, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh pihak Senaru. Bahkan, aktivitas ini justru menimbulkan pencemaran lingkungan di Sembalun,” tegasnya.

Handanil juga menyayangkan Forum Wisata Lingkar Rinjani (FWLR) yang seharusnya mempersatukan kelompok wisata, justru kerap ricuh karena konflik kepentingan. SMPS meyakini, pengelolaan mandiri akan menjadikan Sembalun sebagai destinasi premium dengan harga layak, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pemda Lombok Timur segera mengeluarkan regulasi yang melindungi pelaku usaha wisata di Sembalun. Dengan begitu, dalam beberapa tahun ke depan, seluruh pihak mulai dari penginapan, restoran, sopir, porter, hingga guide akan merasakan manfaatnya,” paparnya.

SMPS menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk pariwisata berkelanjutan. Menurut Handanil, wisata murah meriah lebih banyak mudaratnya, sementara konsep berkelanjutan dapat menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Wisata berkelanjutan harus jadi prioritas agar tercipta kesetaraan dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.***