Pertemuan dengan Bupati Lotim Gagal Capai Kesepakatan, APIPI Ancam Aksi Jilid III

Jumat, 23 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana pertemuan antara Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) Lombok Timur dengan Bupati Haerul Warisin di Pendopo Bupati, Jumat 23 Januari 2026. Pertemuan ini gagal mencapai titik temu, mendorong APIPI menggelar aksi besar jilid III. (Foto: Lombokini.com).

Suasana pertemuan antara Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) Lombok Timur dengan Bupati Haerul Warisin di Pendopo Bupati, Jumat 23 Januari 2026. Pertemuan ini gagal mencapai titik temu, mendorong APIPI menggelar aksi besar jilid III. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) Lombok Timur mengecam keras hasil pertemuan mereka dengan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin pada Jumat, 23 Januari 2026.

Koordinator APIPI, Abdul Kadir Djailani, menegaskan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa Sunrise Land Lombok (SSL) itu gagal total.

“Kami hanya mendapat janji kosong. Pemerintah tak memberikan jawaban jelas atau tindakan nyata untuk mengatasi pengambilalihan SSL yang sepihak,” tegas Abdul Kadir usai pertemuan di Pendopo Bupati.

Baca Juga :  Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Ia menilai Bupati hanya berkomitmen melakukan “kajian ulang” tanpa batas waktu jelas terhadap kebijakan Dinas Pariwisata.

Bupati juga dinilai membela dua pejabat yang kami tuntut pencopotannya, yaitu Kepala Dispar Widayat dan Staf Khusus Akhmad Roji. Dalam pertemuan itu, APIPI membantah klaim prosedural pemerintah daerah Lombok Timur.

“Kami memiliki bukti pengiriman surat perpanjangan kontrak dari pengelola lama sebelum tenggat. Nyatanya, Dispar mengaku tidak menerimanya. Ini membuktikan prosesnya tidak transparan,” tegasnya.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Ia juga menyayangkan sikap Bupati yang mengabaikan dampak bagi masyarakat dan 24 karyawan SSL.

“Pernyataan Bupati soal kesempatan yang sama justru terdengar kosong dan mengabaikan perjuangan warga lokal,” ujarnya.

Sebagai konsekuensi, tambahnya, APIPI memberi tenggat waktu kepada pemerintah daerah.

“Jika tidak ada perubahan, kami tidak akan sungkan menggelar aksi jilid III yang lebih besar,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:19 WITA

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si. (Foto: Lombokini.com)

Opini

TPAKD Award 2026:Tanpa Kemiskinan  

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:20 WITA