Sekjen Kemendagri Perintahkan Pemda Siapkan Lahan untuk Program MBG

Kamis, 22 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir. (Foto: Lombokini.com/Puspen Kemendagri).

Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir. (Foto: Lombokini.com/Puspen Kemendagri).

LOMBOKINI.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir memerintahkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyiapkan lahan guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi ini ia sampaikan sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Tomsi menekankan pentingnya Pemda mengajukan minimal 10 opsi lokasi potensial untuk dijadikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

Baca Juga :  Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

“Data lokasi ini sangat krusial bagi Badan Gizi Nasional untuk mengecek kelayakannya,” jelas mantan Kapolda NTB ini dalam keterangan tertulis, Kamis 22 Mei 2025.

Ia menjelaskan, batasan 10 lokasi bertujuan menyediakan cadangan apabila ada lokasi yang tidak memenuhi syarat. Kebijakan ini sekaligus mengantisipasi perubahan anggaran. Tomsi khususnya menyoroti urgensi penyediaan lahan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Pemerintah menargetkan 1.542 dapur MBG dapat beroperasi pada Agustus 2025. “Kita prioritaskan lokasi strategis dekat sekolah untuk memudahkan distribusi,” tegas perwira tinggi Polri ini.

Deputi BGN Nyoto Suwignyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penggunaan lahan berstatus hak pakai dari Pemda. Kriteria lokasi ideal berada dalam radius 20 menit dari sekolah dengan cakupan minimal 3.000 siswa.

“Lokasi harus dekat dengan sasaran penerima manfaat,” pungkasnya.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 18:38 WITA

PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terbaru