Produksi Beras di Lombok Timur Turun 5,18 Persen

Rabu, 18 Maret 2026 - 08:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seorang petani sedang memanen padi di sawah Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

Seorang petani sedang memanen padi di sawah Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pengamat kebijakan publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, mengungkapkan bahwa produksi beras di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data produksi padi yang dirilis BPS NTB pada 2 Februari 2026, produksi beras di Lombok Timur turun dari 144.832 ton pada tahun 2024 menjadi 137.327 ton pada tahun 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 7.505 ton atau 5,18 persen,” jelas Lalu Muh. Kabul, Rabu 18 Maret 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan produksi beras tersebut berkaitan dengan berkurangnya luas panen. Luas panen padi menurun dari 47.390 hektar pada tahun 2024 menjadi 45.202 hektar pada tahun 2025, atau turun 2.188 hektar (4,62 persen).

Baca Juga :  Polres Lombok Timur Rotasi Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek

Untuk mengetahui dampak penurunan produksi terhadap ketahanan pangan penduduk, Kabul merujuk pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional tahun 2025. IKP merupakan indeks komposit dari tiga aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

“IKP Lombok Timur mengalami penurunan dari 76,56 pada tahun 2024 menjadi 70,36 pada tahun 2025,” ungkapnya. Meski demikian, nilai tersebut masih berada dalam rentang 69,53 hingga 77,35 yang dikategorikan Badan Pangan Nasional sebagai tahan pangan.

“Penurunan IKP itu tidak sampai mengganggu ketahanan pangan di Lombok Timur,” papar Kabul.

Di sisi lain, ia menyoroti perlunya riset untuk mengukur dampak penurunan produksi beras terhadap tingkat swasembada pangan. Riset itu penting untuk mengetahui apakah kondisi pangan (beras) di Lombok Timur surplus atau defisit. Surplus berarti swasembada tercapai, sementara defisit menandakan swasembada belum berhasil.

Baca Juga :  KPK Geledah Rumah Kontraktor di Lombok Timur Terkait OTT Bupati Lombok Barat, Pemilik Rumah Buka Suara

Lebih jauh, Kabul menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Pangan dan tingkat swasembada pangan adalah dua konsep berbeda. Swasembada pangan hanya mengacu pada ketersediaan pangan dari produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sementara ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

“Tingkat swasembada pangan tidak dicantumkan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD Lombok Timur 2025-2029. Yang tercantum hanya Indeks Ketahanan Pangan,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Kebakaran Menghanguskan Asrama Santri Ponpes NW Anjani, Tidak Ada Korban Jiwa
Festival Gawe Beleq Sakra Barat Resmi Ditutup Kapolres Lombok Timur
HMPS SI FT Unham Gelar Seminar Pangan Hadirkan Sekda Lotim
Temui Massa Aksi, Wabup Pastikan Jalan Kalijaga Timur Diperbaiki Lewat APBD Perubahan 2026
Pemkab Lotim dan PT Energi Selaparang Tandai Batas 25 Hektare Wisata Joben
Polres Lombok Timur Rotasi Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolsek
Ratusan Warga Kalijaga Timur dan Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Lotim, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Akibat Truk Galian C
Kapolri Beri Pin Emas ke Gubernur NTB dan Bupati Lotim atas Dukungan Swasembada Bawang Putih

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:38 WITA

Kebakaran Sade: Raffi dan The Dudas-1 Beri Bantuan, Pemerintah Siapkan Rekonstruksi

Minggu, 23 Agustus 2026 - 01:34 WITA

Material Jerami dan Bambu Picu Api Cepat Lalap Rumah Adat Sade

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:34 WITA

Api Melalap Desa Wisata Adat Sade

Kamis, 18 Juni 2026 - 16:43 WITA

Ormas Keris Sasak Protes Dokter Tak Ramah dan Minta Layanan Setara di RSUD Selong

Senin, 8 Juni 2026 - 14:38 WITA

Kesehatan untuk Semua Masih Jauh, Anggaran Kespro Lombok Tengah Anjlok

Senin, 25 Mei 2026 - 10:30 WITA

Qoriah Asal Lombok Tengah Harumkan NTB di MTQ Internasional 2026

Minggu, 10 Mei 2026 - 20:19 WITA

Ali BD Kritik Pemborgolan Abah Uhel: Perkaranya Utang Biasa, Bukan Korupsi

Kamis, 9 April 2026 - 13:14 WITA

RSUD Praya Bekali 103 Sopir Ambulans Desa Bantuan Hidup Dasar

Berita Terbaru