Produksi Beras di Lombok Timur Turun 5,18 Persen

Rabu, 18 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Seorang petani sedang memanen padi di sawah Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

Seorang petani sedang memanen padi di sawah Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pengamat kebijakan publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, mengungkapkan bahwa produksi beras di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data produksi padi yang dirilis BPS NTB pada 2 Februari 2026, produksi beras di Lombok Timur turun dari 144.832 ton pada tahun 2024 menjadi 137.327 ton pada tahun 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 7.505 ton atau 5,18 persen,” jelas Lalu Muh. Kabul, Rabu 18 Maret 2026.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penurunan produksi beras tersebut berkaitan dengan berkurangnya luas panen. Luas panen padi menurun dari 47.390 hektar pada tahun 2024 menjadi 45.202 hektar pada tahun 2025, atau turun 2.188 hektar (4,62 persen).

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Untuk mengetahui dampak penurunan produksi terhadap ketahanan pangan penduduk, Kabul merujuk pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional tahun 2025. IKP merupakan indeks komposit dari tiga aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

“IKP Lombok Timur mengalami penurunan dari 76,56 pada tahun 2024 menjadi 70,36 pada tahun 2025,” ungkapnya. Meski demikian, nilai tersebut masih berada dalam rentang 69,53 hingga 77,35 yang dikategorikan Badan Pangan Nasional sebagai tahan pangan.

“Penurunan IKP itu tidak sampai mengganggu ketahanan pangan di Lombok Timur,” papar Kabul.

Di sisi lain, ia menyoroti perlunya riset untuk mengukur dampak penurunan produksi beras terhadap tingkat swasembada pangan. Riset itu penting untuk mengetahui apakah kondisi pangan (beras) di Lombok Timur surplus atau defisit. Surplus berarti swasembada tercapai, sementara defisit menandakan swasembada belum berhasil.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Lebih jauh, Kabul menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Pangan dan tingkat swasembada pangan adalah dua konsep berbeda. Swasembada pangan hanya mengacu pada ketersediaan pangan dari produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sementara ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

“Tingkat swasembada pangan tidak dicantumkan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD Lombok Timur 2025-2029. Yang tercantum hanya Indeks Ketahanan Pangan,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru