LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Lombok Raya, Jumat 22 Mei 2026. Rapat tersebut melibatkan jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas (Satgas) MBG, dan para mitra penyelenggara.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menyatakan Satgas MBG berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Kami harapkan seluruh pihak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Fathul Gani menambahkan, program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program.
Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan MBG tetap menjadi program strategis nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, isu keberlanjutan dan penyesuaian anggaran tidak mempengaruhi program inti. Anggaran operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan normal.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelas Erwin.
Erwin mengapresiasi capaian NTB. Ia menilai provinsi ini menunjukkan perkembangan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Inspektur III Inspektorat Utama BGN, Rudyanto, menyebut NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG terpesat di Indonesia. Keberhasilan itu, kata dia, tidak lepas dari dukungan kuat Pemprov NTB dan keberanian mitra yang ikut serta sejak awal meskipun menghadapi tantangan.
Rudyanto menegaskan pemerintah masih harus memperluas cakupan penerima manfaat MBG. Jumlah peserta didik yang perlu dilayani sangat besar, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. “Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru kekurangan pasokan pangan. Kami harus menyiapkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sejak dini,” tegas Rudyanto.
Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal. Pemprov menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dari hasil produksi daerah sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar wilayah.
Pemerintah juga menggalakkan kembali gerakan pemanfaatan lahan pekarangan. Gerakan ini melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan komoditas pangan produktif.
Selain pertanian, pemerintah mendorong budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas lainnya. Langkah ini sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan masyarakat merasakan manfaat program secara optimal. ***
Penulis : Najamudin Anaji
