LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional sebagai ajang refleksi mendalam. Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB, Rabu 20 Mei 2026, dan membawa pesan kuat tentang pergeseran makna kedaulatan di era modern.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
Abul Chair mengajak seluruh peserta upacara menengok kembali sejarah 1908. Ia menjelaskan bahwa organisasi Boedi Oetomo saat itu meletakkan fajar kesadaran berbangsa melalui jalur intelektual dan diplomasi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut adaptasi radikal.
“Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis yang berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” ujar Abul Chair mengutip amanat Menkomdigi.
Ia menekankan bahwa pada 2026, medan perjuangan bangsa telah bergeser. Kedaulatan tidak lagi hanya berbicara tentang batas teritorial fisik, melainkan kedaulatan informasi dan akselerasi transformasi digital.
Pemerintah mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara” dan menegaskan komitmen melindungi generasi muda di ruang siber.
Salah satu langkah konkret, pemerintah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas Bangsa).
Pemerintah bahkan mengambil langkah revolusioner per 28 Maret 2026. Mereka resmi membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi. Langkah ini bertujuan memastikan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan ramah tumbuh kembang anak.
Pemerintah juga mengaitkan narasi kebangkitan ini dengan visi kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui “Asta Cita”. Saat ini, pemerintah mengintegrasikan ekosistem kesejahteraan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Program tersebut meliputi makan bergizi gratis di sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara masif.
Pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Program ini memudahkan masyarakat desa mendapatkan akses pupuk, permodalan, sembako, hingga obat-obatan.
Sekda NTB memberikan catatan kritis khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menuntut momentum Harkitnas 2026 menjadi energi penggerak bagi ASN.
ASN masa kini harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif. Mereka juga wajib menghadirkan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera. ***
Penulis : Najamudin Anaji
