Pemerintah Targetkan 629 Ribu Guru Agama Tersertifikasi Penuh pada 2027

Senin, 4 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo, Senin 4 Agustus 2025. (Foto: Lombokini.com/Kemenag.go.id).

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo, Senin 4 Agustus 2025. (Foto: Lombokini.com/Kemenag.go.id).

LOMBOKINI.com – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menegaskan pemerintah menargetkan seluruh 629.000 guru agama di Indonesia tersertifikasi pada 2027. Ia menyampaikan hal ini saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo, Senin 4 Agustus 2025.

“Kementerian Agama telah menyusun skema agar Pendidikan Profesi Guru (PPG) berakhir pada 2026. Dari total 629 ribu guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, separuhnya mengikuti PPG tahun ini. Separuh sisanya akan menyusul pada 2026,” ujar Romo Syafii.

Program PPG merupakan pendidikan lanjutan bagi calon guru atau guru aktif untuk memperoleh Sertifikat Pendidik. Program ini membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sebagai guru kompeten, sekaligus memengaruhi pendapatan melalui skema tunjangan.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Romo Syafii menjelaskan mekanisme waktu sertifikasi: “Guru yang ikut PPG tahun 2025 akan tersertifikasi di 2026 dan langsung masuk dalam skema gaji APBN. Sementara peserta PPG 2026 baru tersertifikasi pada 2027,” jelasnya.

Ia menekankan kebijakan baru terkait gaji: “Mulai 2027, tidak boleh ada guru agama baik negeri maupun swasta, dari agama apa pun yang menerima gaji di bawah Rp2 juta. Jika masih ada, kesalahan ada pada kepala sekolah dan kepala kantor Kemenag. Kami akan mengganti kepala kantor Kemenag yang lalai,” sambung Romo Syafii.

Baca Juga :  PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Wamenag memerintahkan seluruh kepala kantor Kemenag daerah segera mendata guru yang belum masuk skema PPG. “Semua guru harus terdaftar PPG. Tahun ini masih angkatan kedua,” tegasnya.

Program ini akan berjalan beberapa angkatan hingga 2027. “Masih ada angkatan berikutnya. Pada 2027, seluruh 629.000 guru agama sudah menyelesaikan PPG dan tersertifikasi penuh,” pungkasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA