Pemerataan Penyiaran di Daerah 3T: Usulan Penggabungan RRI dan TVRI oleh DPR

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

LOMBOKINI.com – Dalam diskusi bertajuk “Dialektika Demokrasi: Penyiaran di Daerah Perbatasan sebagai Penjaga Kedaulatan Negara” yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi I mengusulkan penggabungan RRI dengan TVRI untuk meningkatkan efisiensi tugas sebagai media nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, menyampaikan bahwa gagasan penggabungan ini sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Pasal 15A (1), yang menyebutkan peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan melalui peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia.

“Saya mendukung penggabungan ini untuk efisiensi. TVRI dan RRI harus digabung, dan kita harus konsisten,” ujar Hasbi, seperti dikutip dari lombokini.com.

Baca Juga :  Kemensos dan Kemendikdasmen Siapkan Rekrutmen Guru dan Kurikulum Sekolah Rakyat

Namun, Hasbi menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan yang melarang TVRI dan RRI untuk menerima iklan.

“Jika kita melarang mereka beriklan, maka harus ada alokasi anggaran yang memadai dari negara. Kita harus konsisten,” tegasnya.

“Jika anggaran tidak cukup, kita bisa memberikan dalam bentuk BLU atau bentuk lainnya. Artinya, undang-undang harus diubah. Konsistensi harus dijaga,” lanjut Legislator Dapil Jambi tersebut.

Lebih jauh, Hasbi berharap penggabungan kedua lembaga ini dapat memperluas jangkauan penyiaran ke daerah-daerah 3T, yang selama ini akses penyiarannya masih terbatas.

“Menteri Komunikasi dan Informatika perlu berkoordinasi dengan TVRI dan operator seluler untuk memetakan area yang masih blank spot. Masyarakat hanya ingin menikmati siaran tanpa peduli bagaimana kebijakan dibuat. Ini demi persatuan dan kesatuan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  NTB Dapat Apresiasi Inggris atas Komitmen Energi Terbarukan, PLTMH Pandan Duri Diresmikan

Selain itu, Hasbi mendorong agar pemerataan infrastruktur penyiaran di daerah 3T juga ditingkatkan untuk memastikan akses informasi yang merata.

“Kita harus memastikan infrastruktur penyiaran ada. Jika kita bicara daerah perbatasan sebagai penjaga persatuan, tetapi siaran dari negara lain bisa masuk, itu percuma. Infrastruktur untuk penyiaran harus dipastikan ada. Misalnya, TVRI dan RRI bisa masuk, internet juga bisa diakses,” pungkasnya. (lk)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita : dpr.go.id

Berita Terkait

NTB Dapat Apresiasi Inggris atas Komitmen Energi Terbarukan, PLTMH Pandan Duri Diresmikan
Bupati Lombok Timur Kukuhkan 8 Staf Khusus Meski Pemerintah Pusat Larang
Kemensos dan Kemendikdasmen Siapkan Rekrutmen Guru dan Kurikulum Sekolah Rakyat
Prabowo dan Megawati Bahas Masa Depan Indonesia dalam Pertemuan Empat Mata
Dasco Jadi Tokoh Kunci di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati
Gaji Kades dan Perangkat Desa Naik Mulai 2025, Ini Rinciannya
BPI Danantara: Dari Indonesia Gelap Menuju Indonesia Terang
Kemenag Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret, Idul Fitri Serentak dengan Muhammadiyah

Berita Terkait

Kamis, 10 April 2025 - 21:35 WITA

SIW Bongkar Kegagalan Sistemik BUMD Lombok Timur: Korupsi, Manajemen Buruk, hingga Krisis Kepercayaan

Rabu, 9 April 2025 - 19:36 WITA

Sasak Integrity Watch Kecam Rekrutmen SPPI: Proses Tidak Transparan, Ada Indikasi Kecurangan

Selasa, 8 April 2025 - 15:49 WITA

Sasak Integrity Watch Apresiasi Kejari Lombok Timur dalam Penegakan Hukum

Rabu, 19 Maret 2025 - 11:49 WITA

Pembacokan di Desa Gerung Permai Lombok Timur Dipicu Masalah Uang Rp 2 Ribu

Senin, 17 Maret 2025 - 22:06 WITA

Polsek Kayangan Dibakar Massa, Diduga Dipicu Bunuh Diri Warga Akibat Penanganan Kasus

Senin, 17 Maret 2025 - 21:30 WITA

Mantan Bupati Lombok Tengah Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan dan Penggelapan

Rabu, 12 Maret 2025 - 15:35 WITA

Copot dan Tangkap Jaksa Agung

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:30 WITA

Tindak Lanjut Perintah Bupati, Inspektorat Lombok Timur Audit BUMD dan Baznas

Berita Terbaru