Pemerataan Penyiaran di Daerah 3T: Usulan Penggabungan RRI dan TVRI oleh DPR

Kamis, 11 Juli 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

LOMBOKINI.com – Dalam diskusi bertajuk “Dialektika Demokrasi: Penyiaran di Daerah Perbatasan sebagai Penjaga Kedaulatan Negara” yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi I mengusulkan penggabungan RRI dengan TVRI untuk meningkatkan efisiensi tugas sebagai media nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, menyampaikan bahwa gagasan penggabungan ini sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Pasal 15A (1), yang menyebutkan peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan melalui peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia.

“Saya mendukung penggabungan ini untuk efisiensi. TVRI dan RRI harus digabung, dan kita harus konsisten,” ujar Hasbi, seperti dikutip dari lombokini.com.

Baca Juga :  Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Namun, Hasbi menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan yang melarang TVRI dan RRI untuk menerima iklan.

“Jika kita melarang mereka beriklan, maka harus ada alokasi anggaran yang memadai dari negara. Kita harus konsisten,” tegasnya.

“Jika anggaran tidak cukup, kita bisa memberikan dalam bentuk BLU atau bentuk lainnya. Artinya, undang-undang harus diubah. Konsistensi harus dijaga,” lanjut Legislator Dapil Jambi tersebut.

Lebih jauh, Hasbi berharap penggabungan kedua lembaga ini dapat memperluas jangkauan penyiaran ke daerah-daerah 3T, yang selama ini akses penyiarannya masih terbatas.

“Menteri Komunikasi dan Informatika perlu berkoordinasi dengan TVRI dan operator seluler untuk memetakan area yang masih blank spot. Masyarakat hanya ingin menikmati siaran tanpa peduli bagaimana kebijakan dibuat. Ini demi persatuan dan kesatuan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Selain itu, Hasbi mendorong agar pemerataan infrastruktur penyiaran di daerah 3T juga ditingkatkan untuk memastikan akses informasi yang merata.

“Kita harus memastikan infrastruktur penyiaran ada. Jika kita bicara daerah perbatasan sebagai penjaga persatuan, tetapi siaran dari negara lain bisa masuk, itu percuma. Infrastruktur untuk penyiaran harus dipastikan ada. Misalnya, TVRI dan RRI bisa masuk, internet juga bisa diakses,” pungkasnya. (lk)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita: dpr.go.id

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran
Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA
Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi
Atdikbud KBRI Singapura dan Canberra Tak Temukan Dokumen Pendidikan Gibran
Kapolri Suyudi Janji Dekatkan Polri dengan Masyarakat
Presiden Prabowo Melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 22:35 WITA

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Senin, 2 November 2026 - 20:13 WITA

Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 22:02 WITA

Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:42 WITA

Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si. (Foto: Lombokini.com)

Opini

TPAKD Award 2026:Tanpa Kemiskinan  

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:20 WITA