Pemerataan Penyiaran di Daerah 3T: Usulan Penggabungan RRI dan TVRI oleh DPR

Kamis, 11 Juli 2024 - 21:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

Anggota Komisi I DPR RI Hasby Anshory. (Sumber: parlementaria

LOMBOKINI.com – Dalam diskusi bertajuk “Dialektika Demokrasi: Penyiaran di Daerah Perbatasan sebagai Penjaga Kedaulatan Negara” yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi I mengusulkan penggabungan RRI dengan TVRI untuk meningkatkan efisiensi tugas sebagai media nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory, menyampaikan bahwa gagasan penggabungan ini sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran Pasal 15A (1), yang menyebutkan peningkatan kualitas kelembagaan LPP dilakukan melalui peleburan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi radio televisi Republik Indonesia.

“Saya mendukung penggabungan ini untuk efisiensi. TVRI dan RRI harus digabung, dan kita harus konsisten,” ujar Hasbi, seperti dikutip dari lombokini.com.

Baca Juga :  Pertamina Pastikan Stok Pertalite Cukup dan Distribusi Normal

Namun, Hasbi menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menerapkan aturan yang melarang TVRI dan RRI untuk menerima iklan.

“Jika kita melarang mereka beriklan, maka harus ada alokasi anggaran yang memadai dari negara. Kita harus konsisten,” tegasnya.

“Jika anggaran tidak cukup, kita bisa memberikan dalam bentuk BLU atau bentuk lainnya. Artinya, undang-undang harus diubah. Konsistensi harus dijaga,” lanjut Legislator Dapil Jambi tersebut.

Lebih jauh, Hasbi berharap penggabungan kedua lembaga ini dapat memperluas jangkauan penyiaran ke daerah-daerah 3T, yang selama ini akses penyiarannya masih terbatas.

“Menteri Komunikasi dan Informatika perlu berkoordinasi dengan TVRI dan operator seluler untuk memetakan area yang masih blank spot. Masyarakat hanya ingin menikmati siaran tanpa peduli bagaimana kebijakan dibuat. Ini demi persatuan dan kesatuan,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Turunkan Harga Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamax Turbo Naik

Selain itu, Hasbi mendorong agar pemerataan infrastruktur penyiaran di daerah 3T juga ditingkatkan untuk memastikan akses informasi yang merata.

“Kita harus memastikan infrastruktur penyiaran ada. Jika kita bicara daerah perbatasan sebagai penjaga persatuan, tetapi siaran dari negara lain bisa masuk, itu percuma. Infrastruktur untuk penyiaran harus dipastikan ada. Misalnya, TVRI dan RRI bisa masuk, internet juga bisa diakses,” pungkasnya. (lk)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita : dpr.go.id

Berita Terkait

Pertamina Pastikan Stok Pertalite Cukup dan Distribusi Normal
Soroti Relawan Minim Kompetensi, APJI Minta Nanik S. Deyang Perbaiki Juknis MBG
Kepala BGN Baru Moratorium Dapur MBG, Fokuskan Sasaran pada Kelompok Prioritas
Ini Alasan Presiden Tunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN
Kejagung Tahan Dadan, Sony, dan Lodewyk Pusung sebagai Tersangka Korupsi Program MBG
Presiden Prabowo Tunjuk Tiga Pimpinan Baru BGN, Ini Daftar Namanya
Presiden Prabowo Copot Dadan, Sony dan Lodewyk dari BGN
Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Turunkan Harga Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamax Turbo Naik

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 06:55 WITA

Aliansi Pemuda Tuding Bulog Lotim Lakukan Pungli dan Gandeng Barang, Kepala Cabang Siap Tindak Oknum

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:30 WITA

Pemkab, DPRD, dan FKKD Sepakati Pilkades Serentak Lombok Timur Digelar 27 Januari 2027

Kamis, 18 Juni 2026 - 15:17 WITA

DPRD Sebut Pelayanan Kesehatan di Lombok Timur Masih Jauh dari Ideal

Kamis, 18 Juni 2026 - 01:26 WITA

Dorong Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif, Wabup Edwin Buka Festival Muharram 1448 H di GOR Lalu Muslihin

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:08 WITA

Komisi IV DPRD Soroti ‘Darurat Data’ Infrastruktur, Anggaran Lombok Timur Terancam Meleset

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:01 WITA

Warga Suryawangi Tutup Paksa Tambang Galian C Ilegal

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:56 WITA

PDAM Lombok Timur Ungguli BUMD Lain dalam Kepuasan Publik

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:58 WITA

BPS Awali Sensus Ekonomi 2026 dengan Mendata Bupati Lombok Timur sebagai Contoh

Berita Terbaru