Massa Gempur Demo ke Kantor Bupati Lombok Timur, Protes Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Senin, 13 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Korlap Gempur, M. Zaini, berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin 13 April 2026. (Foto: Lombokini.com).

Korlap Gempur, M. Zaini, berorasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Senin 13 April 2026. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Puluhan warga Lombok Timur yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) mendatangi Kantor Bupati Lombok Timur, Senin 13 April 2026. Mereka berdemonstrasi memprotes kelangkaan gas elpiji 3 kilogram.

Massa Gempur itu mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjamin ketersediaan gas melon tersebut. Mereka mengaku mewakili 21 kecamatan di Lombok Timur.

Koordinator lapangan aksi, M. Zaini, dalam orasinya menyatakan masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg. Ia menduga maraknya praktik penimbunan oleh oknum pengusaha menyebabkan kelangkaan itu.

“Banyak oknum pengusaha yang bermain dan menimbun gas. Kami minta aparat menindak tegas mereka,” ujar Zaini.

Baca Juga :  Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Tak hanya itu, Zaini juga mencurigai oknum pengusaha nakal mengoplos gas elpiji 3 kg. Praktik itu semakin mempersulit masyarakat mendapatkan gas bersubsidi. Akibatnya, warga terpaksa membeli gas di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Kami menduga ada pengoplosan dari para oknum ini. Kami tidak menyebut namanya, tetapi sudah memegang data riil,” tegas Zaini.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum menindak tegas oknum pengusaha yang melanggar. Zaini juga mengajak anggota dewan ikut mengawasi.

Baca Juga :  Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

“Kami minta Pemkab, DPRD, dan APH menindak tegas. Sebelumnya Pemkab sudah melakukan inspeksi mendadak, kami apresiasi. Namun DPRD belum terlihat, maka kami minta fungsi kontrol dari anggota dewan,” pungkasnya.

Pantauan media ini di lapangan, aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) mengawal ketat massa aksi sejak mereka mendatangi kantor bupati pukul 14.00 Wita.

Setelah massa selesai berorasi, Bupati Lombok Timur bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Bakesbangpoldagri menerima mereka di ruang rapat bupati. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru