LOMBOKINI.com – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur H. Lalu Hasan Rahman menekankan pentingnya sistem tata kelola terpadu untuk Kawasan Wisata Gunung Rinjani. Ia menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) selama ini.
“Kita baru tahu ada kantor perwakilan TNGR di sini. Jangan sampai pengelolaan hanya diserahkan ke TNGR sementara pemda dan masyarakat tidak dilibatkan. Ini kawasan kita bersama,” tegas Hasan Rahman usai hearing dengan masyarakat Sembalun, Senin 30 Juni 2025.
Ia mengungkapkan, pengelolaan yang terpisah-pisah di titik wisata seperti Sekaroh, Sembalun, Tetebatu, dan Timba Nuh berpotensi merusak lingkungan dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam waktu dekat DPRD Lombok Timur berencana menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemkab, kecamatan, desa, pengusaha lokal, dan TNGR.
“Kita akan kumpulkan masukan dari tiap kawasan dan buat regulasi jelas agar tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat,” jelasnya.
Hasan Rahman menegaskan perlunya kebijakan terpadu yang mengatur pembagian kontribusi sektor wisata untuk masyarakat sekitar.
“Semua pihak harus duduk bersama, jangan sampai ada yang mengakali regulasi untuk kepentingan sendiri,” tandasnya.
Dengan tata kelola terpadu, ia berharap Rinjani bisa berkembang secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. ***
Penulis : Najamudin Anaji
