LOMBOKINI.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan Sensus Ekonomi 2026. BPS juga mematangkan proses rekrutmen mitra pendataan yang menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan.
“Kami tidak mencari peserta dengan nilai tertinggi semata. Kami mencari orang yang tepat untuk wilayah yang tepat,” tegas Kepala BPS Provinsi NTB, H Wahyudin, Ahad 31 Mei 2026.
BPS NTB membutuhkan 5.210 mitra pendataan untuk Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Mereka akan bertugas selama kurang lebih dua setengah bulan. Para mitra akan mendata langsung rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.
Wahyudin menyatakan, peran mitra pendataan sangat strategis karena mereka menjadi garda terdepan. Mereka harus memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tercatat lengkap dan akurat.
Karena itu, BPS membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan baik, tetapi juga memahami wilayah tugas serta siap menjalankan tanggung jawab secara profesional.
“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.
Wahyudin menambahkan, saat ini BPS juga merekrut mitra tambahan melalui mekanisme yang sama. Rekrutmen ini bertujuan memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik untuk mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data BPS.
Namun, tidak seluruh peserta yang lulus rekrutmen tambahan otomatis bertugas pada Sensus Ekonomi 2026. Kebutuhan mitra untuk sensus ini sudah ditetapkan sebanyak 5.210 orang. Sementara itu, rekrutmen mitra tambahan juga menyediakan basis calon mitra yang sewaktu-waktu dapat mendukung berbagai kegiatan statistik BPS sesuai kebutuhan.
“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu, kebutuhan mitra tidak hanya untuk Sensus Ekonomi 2026. Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat kami pertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.
Seluruh proses rekrutmen, termasuk mitra tambahan, berlangsung secara terbuka melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman mitra.bps.go.id. Pada tahap awal, calon mitra melakukan registrasi mandiri. Mereka melengkapi profil yang mencakup identitas diri, domisili, pendidikan terakhir, pengalaman kegiatan statistik, serta informasi kemampuan dan sarana pendukung.
Selanjutnya, BPS melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah dengan data yang diinput peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti tes kompetensi secara daring melalui sistem.
“Semua peserta masuk melalui pintu yang sama dan kami seleksi dengan cara yang sama. Tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen ini,” tegas Wahyudin.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi berlangsung secara objektif, terukur, dan transparan. Hasil tes kompetensi menjadi salah satu komponen penting dalam seleksi. Namun, nilai tes bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelulusan mitra pendataan.
Wahyudin menyebut, rekrutmen mitra pendataan memiliki karakteristik berbeda dengan seleksi yang hanya menentukan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi. Sebab, BPS tidak hanya membutuhkan individu yang memiliki kemampuan baik, tetapi juga harus memastikan ketersediaan petugas yang memadai dan tersebar proporsional di seluruh wilayah pendataan.
“Nilai tinggi tentu menjadi modal penting. Namun, kebutuhan Sensus Ekonomi tidak hanya soal nilai. Kami juga harus memastikan setiap wilayah memiliki petugas yang cukup untuk melaksanakan pendataan secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, BPS mempertimbangkan kedekatan domisili mitra dengan wilayah tugas. Petugas yang memahami karakteristik wilayah setempat umumnya lebih mudah menjangkau responden, mengenali kondisi lapangan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, BPS juga perlu memastikan sebaran petugas tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, bisa saja banyak peserta dengan nilai baik berasal dari wilayah yang sama, sementara wilayah lain justru kekurangan petugas.
“Kami harus melihat kebutuhan secara menyeluruh. Tidak ideal apabila petugas menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain kekurangan petugas. Komposisi dan sebaran petugas menjadi bagian penting dalam proses penetapan mitra,” kata Wahyudin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesiapan peserta untuk ditempatkan di luar wilayah tinggal juga menjadi salah satu pertimbangan. Hal ini diperlukan agar pendataan tetap berjalan efektif di wilayah yang membutuhkan tambahan petugas.
Menurut Wahyudin, seluruh pertimbangan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung efektif, efisien, dan menghasilkan data yang lengkap, akurat, serta dapat dipercaya.
Ia menegaskan, seluruh tahapan rekrutmen mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dan didukung sistem yang menjaga objektivitas proses seleksi. BPS berkomitmen menjaga transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap tahapan rekrutmen sehingga proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah dinyatakan lulus seleksi akhir, calon mitra wajib menyetujui pakta integritas melalui aplikasi Sobat BPS sebelum ditetapkan sebagai mitra pendataan. Pakta integritas menjadi bagian dari komitmen bersama menjaga kualitas dan kredibilitas Sensus Ekonomi 2026.
Melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berbasis sistem, BPS NTB berharap dapat menghadirkan petugas lapangan yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya menjadi salah satu fondasi penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Tujuan kami sederhana. Menghadirkan petugas terbaik di setiap wilayah agar data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya,” tutupnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
