24 Persen Masyarakat Lombok Timur Tidak Terlayani BPJS Kesehatan, Diharapkan Ikut Rehab

Senin, 1 Juli 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas pelayanan melayani peserta di gerai BPJS Kesehatan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Timur. (sumber: www.lombokini.com)

Petugas pelayanan melayani peserta di gerai BPJS Kesehatan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Timur. (sumber: www.lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Awal Tahun 2024, Kabupaten Lombok Timur sudah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Dimana sekitar 99 persen masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, namun tingkat keaktifan masih 76 persen. Diharapkan mengikuti program Rehab.

Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang BPJS Selong, Gusti Ngurah Catur Wiguna, kepada media ini usai mengikuti peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Timur, Senin 1 Juli 2024.

Baca Juga :  Bupati Lotim dan Lobar Bersepakat, Solusi Nyata atau Sandiwara Birokrasi?

“Aktif membayar iuran kepesertaan baru 76 persen, sisanya 24 persennya tidak aktif,”ungkap Wiguna.

Ia menyebut, peserta BPJS Kesehatan yang non aktif secara langsung tidak dapat dilayani.  Mereka akan dilayani apabila telah melunasi tunggakan.

“Pada saat masuk pelayanan dia tidak bisa dilayani, sampai dia melunasi tunggakannya,”kata Wiguna.

Lebih lanjut, 24 persen yang tidak aktif merupakan peserta mandiri dan ditanggung pemerintah daerah. Namun, dominan peserta mandiri.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Dengan demikian, Wiguna menyarankan peserta memiliki tunggakan untuk ikut program Rehab (rencana pembayaran bertahap).

Program Rehab ini, untuk memudahkan peserta apabila tidak dapat membayar sekaligus tunggakannya.

Melalui program tersebut, peserta dapat merencanakan jumlah iuran perbulan sesuai kemampuan hingga tidak ada lagi tunggakan. Dengan demikian dapat terlayani kembali.

“Mungkin kalau dibayar sekaligus tunggakannya tidak mampu, bisa melalui program Rehab,”terang Wiguna.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
LK2T Apresiasi Bupati Ganti Direktur RSUD, Minta Evaluasi Menyeluruh dan Klarifikasi Kebijakan BPJS
Tembus 1.297 Pasien, IGD RSUD Soedjono Selong: 55 Persen dari Jalur Rujukan
Influenza A, Berbahaya, kah? Begini Penjelasan Dokter Ario
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
RSUD Selong Terapkan Mobile JKN untuk Antrean Poli Mulai 1 Oktober 2026

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:22 WITA

LK2T Apresiasi Bupati Ganti Direktur RSUD, Minta Evaluasi Menyeluruh dan Klarifikasi Kebijakan BPJS

Rabu, 14 Oktober 2026 - 18:29 WITA

Tembus 1.297 Pasien, IGD RSUD Soedjono Selong: 55 Persen dari Jalur Rujukan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 19:51 WITA

Influenza A, Berbahaya, kah? Begini Penjelasan Dokter Ario

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menyapa seorang anak dalam acara cegah stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya LombokTimur. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:12 WITA