Warga Duga Korupsi Menu MBG di Lombok Timur, Nilai Jeblok Rp 3000 per Siswa

Jumat, 27 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Al Faqih untuk dua hari di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, tampak dalam foto ini. (Foto: Lombokini.com).

Menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Al Faqih untuk dua hari di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, tampak dalam foto ini. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Warga menduga SPPG Al Faqih melakukan praktik lancung di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Di tengah Ramadan, lembaga ini justru menyajikan menu kering yang nilainya jauh di bawah standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Tidak hanya itu, warga mencurigai adanya konspirasi antara Kepala SPPG, mitra dapur, akuntan, dan ahli gizi. Mereka diduga memangkas kualitas makanan demi keuntungan pribadi. Berdasarkan data yang dihimpun, selisih harga mencolok terjadi pada paket menu Rabu hingga Sabtu (25-28 Februari 2026).

BGN menetapkan harga per porsi Rp 8.000 untuk porsi kecil dan Rp 10.000 untuk porsi besar. Namun, SPPG setempat hanya memberikan menu senilai Rp 13.000 untuk jatah dua hari, padahal seharusnya Rp 16.000. Akibatnya, potensi kebocoran dana mencapai Rp 3.000 per siswa setiap dua hari.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Menunya sangat mengecewakan. Anak hanya diberi roti kering, kurma sedikit, dan susu kecil. Ini jauh dari takaran gizi,” ungkap seorang wali murid dengan nada geram.

Tak hanya menu yang mengecewakan, SPPG juga nekat menerapkan sistem rapel atau penggabungan menu tanpa persetujuan penerima manfaat.

Warga menduga langkah ini sengaja memangkas biaya operasional, meski negara tetap membayar penuh gaji pengelola.

Menanggapi temuan ini, Koordinator Wilayah SPPG MBG Lombok Timur, Agamawan Salam, meminta kepala SPPG memberi penjelasan transparan.

Baca Juga :  Satgas MBG Lombok Timur Kumpulkan Dokumen 82 SPPG, Siap Ajukan ke BGN

“SPPG harus menjelaskan ke penerima manfaat sebagai bentuk tanggung jawab,” tegasnya, Jumat 27 Februari 2026.

Sementara itu, para guru turut kecewa. Sejumlah sekolah bahkan berencana melayangkan surat penolakan resmi karena kualitas makanan dinilai tidak layak.

Menghadapi berbagai tudingan, Kepala SPPG Al Faqih, Abdullah Mansur, berdalih sistem rapel dilakukan karena stok terbatas dan harga bahan kering melonjak.

Ia mengklaim langkah itu atas kesepakatan SPPG Kecamatan Suralaga dan saran koordinator kecamatan.

“Kalau pakai per hari, itemnya sulit dan harganya makin mahal. Kami antisipasi dengan rapel,” dalihnya.

Namun, ia terkesan defensif saat wartawan menanyakan soal pengawasan wali murid. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terbaru