LOMBOKINI.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Paripurna DPRD pada Kamis, 25 September 2025. Dalam rapat yang membahas perubahan APBD 2025 tersebut, beliau secara aktif menjawab berbagai pandangan dari seluruh fraksi.
Secara khusus, menanggapi usulan Fraksi PAN, Wabup menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengalihkan belanja rutin ke belanja modal secara bertahap. Alokasi belanja rutin senilai Rp 2,660 triliun itu saat ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, seperti gaji ASN dan dana BOS.
Selanjutnya, terkait isu BPJS Kesehatan, Wabup memaparkan empat langkah konkret. Pertama, pemerintah sedang mereaktivasi lebih dari 127 ribu kepesertaan BPJS PBI. Kedua, Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,5 miliar. Selain itu, masyarakat miskin ekstrem yang dirawat dapat mengaktifkan BPJS secara cepat di MPP. Terakhir, kuota PBI daerah juga ditambah secara bertahap.
Menyangkut permintaan perbaikan jembatan Teko-Apitaik dari Fraksi Nasdem, Wabup mengatakan bahwa pemerintah telah mengajukan permohonan dana hibah. Sebagai langkah antisipasi, jika dana tidak turun tahun ini, pembangunan akan dialokasikan dalam APBD 2026. Sementara menunggu, pemerintah akan segera membangun jembatan darurat.
Di sisi lain, untuk meningkatkan PAD, pemerintah sedang mengkaji ulang peraturan daerah. Sementara itu, guna mengatasi penggunaan LPG bersubsidi, Satpol PP akan mengawasi Dapur MBG.
Sebagai penutup, Wabup memastikan komitmennya untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah. Seluruh jawaban ini diharapkan dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis. ***
Editor : Najamudin Anaji
