LOMBOKINI.com – Kondisi memilukan terlihat di SDN 6 Batuyang dan SMPN Satap 2 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Ttenggsrs Barat (NTB). Sekolah-sekolah ini tidak memiliki atap yang layak, menyebabkan siswa SMPN Satap terpaksa berbagi ruang kelas dengan siswa sekolah dasar.
Sejak gempa besar yang melanda Lombok Timur pada tahun 2018, kondisi sekolah-sekolah ini tidak mengalami perbaikan signifikan. Puluhan sekolah rusak parah akibat gempa tersebut, namun hingga kini banyak yang belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Munadi, Ketua Komite SDN 6 Batuyang dan SMPN Satap 2 Pringgabaya, meluapkan kekecewaannya terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.
Ia menyoroti janji yang tak kunjung ditepati untuk memperbaiki sekolah pada awal tahun 2024. Sementara sekolah lain sudah hampir selesai diperbaiki, sekolah mereka tetap terbengkalai.
“Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya berjanji akan memperbaiki sekolah ini. Kami diberi tahu bahwa sekolah kami sudah masuk dalam sistem Krisna dan akan dikerjakan awal tahun ini, tapi sampai sekarang hasilnya nihil,” ujar Munadi, Jumat, 16 Agustus 2024.
Munadi juga menyatakan bahwa rencana perbaikan ini sudah diutarakan sejak gempa terjadi, namun sekolah-sekolah di pinggiran seperti mereka sering kali diabaikan.
“Mungkin karena sekolah kami berada di pelosok, jadi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tambahnya dengan nada kesal.
Munadi berharap agar pemerintah tidak memberikan harapan palsu dan menunjukkan komitmen yang nyata demi kenyamanan tempat belajar anak-anak.
“Karena kondisi ini, kami kekurangan siswa menengah atas. Kebanyakan orang tua di dua dusun, yakni Dusun Senang dan Batu Belek, memilih menyekolahkan anak mereka di luar,” tutup Munadi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Lombok Timur, Yulian Ugi Listianto, menyatakan bahwa tahun ini tidak ada anggaran dari APBD, DAK, maupun DAU untuk perbaikan sekolah tersebut.
Namun, pihak dinas sudah mengajukan usulan dan melakukan visitasi untuk memastikan kondisi dan ketersediaan lahan.
“Saya optimis tahun 2025 kita akan mendapat anggaran untuk perbaikan,” terangnya, Senin, 19 Agustus 2024.
Ugi juga menyarankan agar pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Operator, terus menjalin komunikasi yang intens dengan Bidang SD maupun SMP di dinas.
“Kami meminta pihak sekolah, baik operator maupun kepala sekolah, aktif berkomunikasi dengan Kasi Sarpras Bidang SD dan SMP,” ujarnya. ***
Penulis : Ong
