Program Makan Bergizi Gratis Pacu Lonjakan Kebutuhan Ahli Gizi

Senin, 26 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis memicu lonjakan kebutuhan ahli gizi. (Foto: Lombokini.com/Asman).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis memicu lonjakan kebutuhan ahli gizi. (Foto: Lombokini.com/Asman).

LOMBOKINI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu lonjakan kebutuhan terhadap tenaga ahli gizi. Program ini mengubah profesi yang sebelumnya sepi peminat akibat pasar kerja yang sempit menjadi salah satu yang paling diburu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Ahad 25 Januari 2026. “Dulu ahli gizi kurang laku karena pasarnya hanya di rumah sakit. Sekarang termasuk yang paling sulit dicari karena kebutuhannya tinggi,” tegasnya.

Dadan menekankan pentingnya memperluas cakupan kerja ahli gizi ke bidang teknologi pangan, keamanan pangan, pengolahan makanan, dan kesehatan masyarakat.

Ahli Gizi Tangani Alergi hingga Fobia Makanan

Dalam pelaksanaan MBG, para ahli gizi menghadapi tantangan kompleks. Mereka harus menyesuaikan menu dengan selera anak dan kondisi kesehatan masyarakat lokal yang sangat beragam.

Dadan menjelaskan, ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja dengan data rinci. Data tersebut mencakup setiap kebutuhan khusus anak, mulai dari alergi makanan hingga fobia jenis pangan tertentu.

Baca Juga :  Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

“Contohnya, ketika saya ke Cilincing, mereka tahu ada 50 anak yang alergi ikan. Sehingga saat memasak ikan, 50 anak ini harus mendapat protein pengganti. Di Sukabumi, kita tahu ada masing-masing satu anak yang fobia nasi. Setiap kali memberi intervensi, kita harus mengganti nasinya,” paparnya.

Selain alergi ikan, beberapa anak juga memiliki alergi telur atau ayam, sehingga ahli gizi harus membuat penyesuaian menu individual. Kondisi ini menunjukkan peran ahli gizi melampaui sekadar penyusunan menu, yaitu memastikan setiap anak mendapat asupan gizi seimbang yang sesuai kebutuhan.

Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian

Pemerintah memperkuat kerangka koordinasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Makan Bergizi. Perpres ini mengatur pembagian tugas antar kementerian dan lembaga.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Badan Gizi Nasional memfokuskan diri pada intervensi dan penyelenggaraan program. Kementerian Kesehatan menjalankan evaluasi dan survei status gizi. Badan POM mengambil alih tanggung jawab atas aspek keamanan pangan.

Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga berperan dalam menyalurkan bantuan kepada ibu hamil, menyusui, dan balita, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan.

Edukasi Gizi Dimulai Sebelum Pernikahan

Dadan juga menekankan pentingnya memulai edukasi gizi sejak dini, bahkan sebelum pernikahan. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan calon ibu mendapatkan pemahaman gizi yang memadai.

“Mereka harus sudah tahu cara memperlakukan anak sejak dalam kandungan, karena seribu hari pertama sangat penting. Jadi saat hamil, mereka tidak boleh takut gemuk. Mereka harus kita sadarkan,” pungkasnya. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru