LOMBOKINI.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan bencana hingga larut malam, Ahad 7 Desember 2025, usai memutuskan bermalam di Aceh. Ia menggelar rapat bersama para gubernur, bupati, dan pejabat terkait untuk menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan bantuan cepat dan tepat kepada korban. “Pemerintah pusat akan terus hadir,” tegasnya.
Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu menghadapi cobaan besar melalui kerja sama dan kekompakan semua pihak. “Kita pernah mengalami musibah yang besar. Tapi dengan kerja sama, dengan kekompakan, kita mampu menghadapinya,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja keras aparat di lapangan yang telah bekerja tanpa lelah selama berhari-hari. “Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari bekerja. Terima kasih,” kata Prabowo.
Untuk mempercepat pengambilan keputusan, Presiden berencana melakukan koordinasi berkala langsung di daerah bencana.
“Saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari, saya akan datang terus ke semua daerah. Saya bukannya hanya mau memberi moril, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan, sehingga bisa ada keputusan cepat,” tegasnya.
Setiap kunjungan bertujuan memastikan bantuan tersalurkan. “Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai,” imbuhnya.
Dalam rapat, Prabowo menekankan prioritas penyaluran obat-obatan dan pakaian. “Obat-obatan harus segera, prioritas. Segala kebutuhan bisa segera saja ya. Obat-obatan itu, kemudian pakaian,” jelasnya.
Ia mengusulkan penanganan kebutuhan pakaian sebagai program khusus yang sekaligus memberdayakan industri garmen dan tekstil nasional.
“Bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung. Ini juga bisa boost untuk industri garmen kita, industri tekstil kita,” ucap Prabowo sambil menekankan pentingnya solidaritas.
Presiden juga mengingatkan dengan tegas seluruh jajaran pemerintah dan penegak hukum untuk menjaga integritas.
“Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” peringatnya.
Ia meminta aparat mengawasi dan menindak tegas oknum yang memanfaatkan situasi, termasuk pelaku penimbunan atau pelipatgandaan harga. ***
Penulis : Tamrin
Editor : Najamudin Anaji
