Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran Larangan Wisuda PAUD hingga SMA

- Penulis Berita

Senin, 31 Juli 2023 - 06:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Surat Edaran (SE) Nomor 14 tahun 2023, terkait kegiatan wisuda di satuan pendidikan. (Kemdikbud)

Surat Edaran (SE) Nomor 14 tahun 2023, terkait kegiatan wisuda di satuan pendidikan. (Kemdikbud)

“Kemendikbudristek RI menghimbau Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Satuan Pendidikan se-Indonesia terkait larangan wisuda di satuan pendidikan tidak menjadi budaya/wajib”

LOMBOKINI.com Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 tahun 2023, terkait kegiatan wisuda di satuan pendidikan.

Dalam SE Nomor 14 tahun 2023, mengimbau agar kegiatan wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan menengah tidak dijadikan kegiatan yang wajib dan tidak membebani wali peserta didik.

Baca Juga :  Dikbud Lombok Timur Larang Acara Perpisahan, Bagi Melanggar Tanggung Akibatnya

Imbuan tersebut dikeluarkan guna menindaklanjuti fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan.

SE ini didasarkan pada dasar hukum Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

Tak hanya itu, SE juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Baca Juga :  Nahdlatul Wathan Gelar Muktamar dan Mukernas XV Sekaligus Peletakan Batu Pertama Kantor PBNW di IKN

Dalam SE tersebut, pihak satuan pendidikan diimbau untuk melibatkan komite sekolah dan wali peserta didik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan kepada peserta didik. ***

Penulis : Ong

Sumber Berita : Kemdikbud.go.id

Berita Terkait

IAIH Pancor Gelar Pemilihan Presiden Mahasiswa 2024-2025
Gebyar Sekolah Penggerak Angkatan 1 Lombok Timur Berlangsung Meriah
Dikbud Lombok Timur Larang Acara Perpisahan, Bagi Melanggar Tanggung Akibatnya
Nahdlatul Wathan Gelar Muktamar dan Mukernas XV Sekaligus Peletakan Batu Pertama Kantor PBNW di IKN
Madrasah NBDI Sebuah Inspirasi untuk Emansipasi Perempuan
Segala Kemungkinan Mungkin Terjadi Dalam Putusan MK
IKPM Lotim di Yogyakarta Audiensi dengan PJ Bupati untuk Membahas Aspirasi Mahasiswa
Maraknya Kasus Bullying Lingkup Satuan Pendidikan di Lotim, Sekolah Disarankan Pasang CCTV

Berita Terkait

Rabu, 10 April 2024 - 21:18 WIB

DPRD Lotim : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Senin, 8 Januari 2024 - 23:37 WIB

Selamat Atas Dilantiknya PAW Wakil Ketua dan dua Anggota DPRD Lotim

Selasa, 21 November 2023 - 00:35 WIB

Penggemar Merpati di Lotim Deklarasikan Dukung ke Ganjar-Mahfud 

Jumat, 30 Juni 2023 - 14:30 WIB

Sabtu, 8 Juli 2023 : DPC Peradi Selong Gelar Musyawarah Cabang

Rabu, 28 Juni 2023 - 18:59 WIB

Gusti Bagus Adi Trisna Anggota DPRD Lombok Timur

Berita Terbaru

Kepala Direktorat IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian RI, Indra Akbar Dilana (kanan) dan PJ Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik (kiri). (foto/istimewa)

Ekonomi

Pj Bupati Lombok Timur Buka Bimtek TKDN bagi Industri Kecil

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:56 WIB