LOMBOKINI.com – Ikatan Pemuda (IKP) Labuhan Haji mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata (Dispar). Mereka menuding pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) tidak memiliki visi jelas dalam mengelola Sunrise Land Lombok (SLL) di Dusun Montong Meong yang kini mangkrak.
Ketua IKP Labuhan Haji, Azis Meinudin, mengkritik keras kondisi aset wisata yang seharusnya menjadi pilar ekonomi tersebut. “Sektor pariwisata adalah pilar ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, jika kondisi ini terus dibiarkan, sangat disayangkan aset daerah kita terbengkalai,” tegas Azis, Sabtu 17 Januari 2026.
Lebih lanjut, Azis menyoroti kebijakan Dispar yang dinilainya gegabah dan tidak administratif. Ia juga menduga kuat adanya kepentingan politik di baliknya. “Kami menduga kebijakan pemerintahan Iron-Edwin melalui Dispar Lotim itu mengindikasikan pemenuhan kepentingan Timses. Akibatnya, kebijakan yang terbit terasa tidak masuk akal dan tidak berpihak pada visi jangka panjang,” tambahnya.
Berdasarkan kritik tersebut, kelompok pemuda itu mendesak Bupati Lombok Timur untuk segera memastikan pengelolaan wisata yang profesional dan berdampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
Menanggapi tudingan itu, Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata, Akhmad Roji, membantahnya. Ia menegaskan pemerintah daerah mengambil kebijakan berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Bupati menekankan peningkatan PAD kepada semua OPD. Khususnya di sektor pariwisata, kami harus bekerja maksimal. Artinya, tidak boleh monoton, harus ada peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Bang Oji, sapaan akrabnya, juga menyatakan bahwa pengelola baru untuk Sunrise Land Lombok telah ditetapkan. “Pada kenyataannya, sudah keluar pengelola barunya, kan orang di sana juga,” pungkasnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
