DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

LOMBOKINI.com – Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PAN, Ir. Baidullah, M.A.B, mengkritik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Ia menilai pemda memandang pasar tradisional hanya sebagai mesin pendapatan asli daerah (PAD). Baidullah menegaskan, pemda tidak boleh mengabaikan kondisi fasilitas pasar karena para pedagang telah membayar retribusi.

Baidullah menyoroti sejumlah kekurangan di beberapa pasar. Kekurangan itu meliputi instalasi listrik yang tidak memadai, bangunan gedung yang rusak, hingga sanitasi dan sistem irigasi yang terbengkalai.

“Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” tegas Baidullah di Kantor DPRD Lombok Timur, pada Rabu, (9/9/2026).

Politisi PAN itu menyatakan, pasar merupakan fasilitas publik yang masyarakat gunakan setiap hari. Karena itu, ia menilai pemda wajib memastikan fasilitas yang mereka sediakan untuk pedagang layak dan nyaman. Pemda juga tidak boleh hanya sibuk menarik retribusi.

Baidullah mengingatkan, musim penghujan segera tiba. Ia menilai pemda harus memprioritaskan aspek kesehatan dan kelayakan fasilitas pasar saat ini.

“Kalau kita lihat dari segi kesehatan, terlebih memasuki musim penghujan, mestinya pemerintah memberi perhatian untuk perbaikan. Sehingga pedagang yang membayar retribusi itu merasa nyaman. Mereka kan sumber pendapatan kita juga,” ujarnya.

Baidullah menjelaskan, persoalan pasar tidak hanya menyangkut bangunan fisik. Pemda juga harus memastikan instalasi listrik aman dan sistem irigasi berfungsi baik. Hal itu untuk menjaga kebersihan kawasan pasar sebagai pusat aktivitas masyarakat.

DPRD Lombok Timur, lanjut Baidullah, telah mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Namun, ia mengingatkan pemda agar tidak menyerahkan urusan pembenahan pasar hanya melalui Pokir anggota dewan.

“Perhatikan dong pasar itu dengan maksimal. Sebagai bentuk perhatian, Pokir saya arahkan ke pasar juga. Ini saya coba menaruh Pokir di pasar agar bisa diikuti oleh pemerintah daerah agar pasar itu dapat mereka bangun secara maksimal,” imbuhnya.

Selain mengandalkan anggaran daerah, Baidullah menyinggung janji anggaran pembangunan pasar dari Kementerian Perdagangan. Sayangnya, hingga kini ia belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.

“Meski ada janji anggaran untuk pasar di Lotim dari Kementerian Perdagangan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan,” ujarnya.

Baidullah berharap Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, segera turun tangan dan memberikan perhatian serius. Ia menyarankan pembenahan bertahap dengan memprioritaskan pasar-pasar yang kondisinya paling kritis.

“PAD memang penting. Tetapi pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya ada pedagang dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya setiap hari. Sudah sewajarnya mereka mendapat tempat yang aman, bersih, dan nyaman,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji