LOMBOKINI.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa mereka tetap mendukung program pengadaan paket sembako sebagai salah satu program prioritas pemerintah kabupaten Lombok Timur tahun 2025.
Yusri menyampaikan dukungan ini meskipun beberapa anggota dewan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak program tersebut.
Dia menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPRD Lombok Timur telah menyetujui program ini, sehingga program sembako untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan tetap berjalan dengan komitmen penuh dari DPRD.
“Kami terus mendukung program sembako untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah karena sebagian besar fraksi di DPRD Lombok Timur telah menyetujuinya,” ujar Yusri kepada media ini pada Ahad, 9 Maret 2025.
Yusri menilai program pembagian sembako sebagai upaya membantu masyarakat Lombok Timur, terutama dalam menjaga inflasi dan menghadapi tantangan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Dia menegaskan bahwa program ini telah melalui proses pembahasan yang matang dan mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota dewan.
Menanggapi nota keberatan dari fraksi PDIP, Yusri menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam pengambilan keputusan.
“Kemarin, teman-teman dari PDIP mengajukan nota keberatan, tetapi itu atas nama partai, bukan kelembagaan DPRD,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa nota keberatan tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan program, karena keputusan akhir telah diambil berdasarkan suara terbanyak di DPRD Lombok Timur.
Yusri juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi program ini secara ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya.
“Kami memastikan bahwa bantuan sembako ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Yusri.
Sementara itu, fraksi PDIP yang mengajukan nota keberatan menolak program ini karena mereka khawatir akan efektivitas dan transparansinya.
Mereka meminta pemerintah menjalankan proses pengadaan dan distribusi sembako secara lebih terbuka dan transparan.
“Kami menolak program ini karena kami khawatir akan efektivitas dan transparansinya. Kami meminta pemerintah menjalankan proses pengadaan dan distribusi sembako secara lebih terbuka dan transparan,” ujar salah satu anggota Dewan dari PDIP, Amrullah.***
