Bupati Lotim Ambil Langkah Tegas: Tindakan Preventif di Pantai Ekas untuk Keamanan Wisatawan

Kamis, 19 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kabag Hukum Pemda Lombok Timur Sebut UU No. 23/2014 Jadi Landasan Bupati Lotim Ambil Langkah Tegas di Pantai Ekas. (Foto: Lombokini.com).

Kabag Hukum Pemda Lombok Timur Sebut UU No. 23/2014 Jadi Landasan Bupati Lotim Ambil Langkah Tegas di Pantai Ekas. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, bersama sejumlah kepala OPD melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru, pada Selasa (17/6).

Bupati mengecek langsung kondisi kawasan tersebut guna memastikan ketertiban dan keamanan wisatawan.

Kunjungan ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat mengenai potensi konflik antara pelaku wisata lokal dan pihak luar.

Pantai Ekas, yang terkenal dengan keindahan lautnya sebagai destinasi snorkeling dan selancar, ternyata pernah mengalami konflik berdarah.

Data tahun 2023 mencatat, bentrok antar-boatman dari berbagai daerah sebelumnya telah menewaskan dan melukai sejumlah orang.

Baca Juga :  AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Dalam sidak tersebut, tim menemukan sejumlah boatman asal Lombok Tengah yang beroperasi tanpa koordinasi dengan otoritas setempat.

Bupati Iron menegaskan, pihaknya tidak bermaksud memusuhi warga Lombok Tengah, tetapi ingin mencegah terulangnya insiden serupa.

“Kami wajib menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di wilayah kami,” tegasnya.

Kabag Hukum Setda Lombok Timur, Biawansyah Putra, menegaskan bahwa UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk menyelesaikan masalah konkret di wilayahnya.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

“Langkah ini sekaligus mencegah gesekan antar-pelaku wisata,” jelasnya kepada Lokbokini.com, Kamis 19 Juni 2025.

Ke depan, Pemkab Lombok Timur berencana memperkuat kerja sama dengan Pemda Lombok Tengah dan pelaku usaha pariwisata. Bupati Iron menekankan, pengelolaan wisata harus dilakukan secara tertib dan adil.

“Kami akan memfasilitasi kesepakatan bersama agar tidak ada lagi persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Pemkab berharap, semua pihak dapat bersinergi mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

“Hanya dengan kepatuhan pada aturan, destinasi ini bisa terus berkembang,” pungkasnya. ***

Penulis : Ahmad Yasin Jaelani

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA