LOMBOKINI.com – Warga Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, bersama Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (Walhi-NTB) menggelar aksi di tengah laut pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka membentangkan spanduk kuning sambil menuntut hak dasar air bersih di Gili Meno.
Para warga menuntut pemerintah daerah menyalurkan air bersih melalui pipa bawah laut. Mereka menyebut, lebih dari tiga tahun menunggu, namun Pemkab Lombok Utara belum menunjukkan tindakan nyata.
Mereka mengawali aksi dengan menaiki sampan dan kapal milik warga setempat. Peserta aksi juga membawa bendera bertuliskan: “Kami Butuh Air Bersih melalui Pipa Bawah Laut atau Tidak Sama Sekali”.
Warga membentangkan spanduk sepanjang 100 meter di tengah laut dengan rangkaian sampan dan kapal. Spanduk tersebut mendapat respons dan dukungan dari warga yang berada di sepanjang pantai. Mereka ikut meneriakkan tuntutan yang sama.
“Berikan kami air bersih. Kami sudah lama menanti air bersih melalui pipa bawah laut atau tidak sama sekali. Jangan hanya janji-janji, kami sudah lelah,” teriak Zainur, warga Gili Meno, dalam orasinya.
Aksi juga menampilkan spanduk hijau bertuliskan: “Pulihkan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Krisis Iklim”. Spanduk lain berbunyi: “Pulihkan Indonesia, Pulihkan NTB”.
Spanduk-spanduk itu melintang di tengah laut Gili Meno. Gelombang dan angin cukup kencang tidak menyurutkan semangat warga yang sudah terlalu lama merindukan air bersih.
Warga: Kami Sumbang PAD Besar tapi Tak Dapat Air Bersih
Koordinator lapangan sekaligus Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, yang memimpin aksi tersebut menyatakan, kondisi Gili Meno semakin terpuruk akibat krisis air bersih yang tak kunjung selesai. Padahal, kata Masrun, Gili Meno yang dikelola masyarakat telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar untuk Kabupaten Lombok Utara.
“Apalagi yang ditunggu pemerintah? Fasilitas untuk kami mendapatkan air bersih sudah ada, tinggal memberi izin pipa bawah laut dari Gili Air. Namun belum ada kepastian dari Bupati Lombok Utara Nazmul Akhyar,” ujar Masrun.
Masrun menjelaskan, sebanyak 267 kepala keluarga atau sekitar seribu jiwa di Gili Meno sangat membutuhkan air bersih. Mereka mengalami krisis air bersih sejak Mei 2023, ketika PT BAL (Berkat Air Laut), perusahaan penyedia air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan, terjerat tindak pidana lingkungan dan korupsi.
“Aneh sekali, kenapa kami diminta menerima penyedia air bersih yang akan melakukan penyulingan air laut yang bisa merusak lingkungan? Padahal fasilitas air bersih bisa kami peroleh tanpa merusak lingkungan. Ada apa Pemerintah Lombok Utara ini, maunya apa?” tegasnya.
Pernyataan Masrun mendapat respons dan dukungan dari warga Gili lainnya. Mereka berharap air bersih segera kembali mengalir di Gili Meno.
“Kami terpaksa mandi menggunakan air asin karena tidak ada pilihan. Kami memasak dan minum menggunakan air isi ulang yang harganya lumayan, Rp20.000 per galon. Untuk air tawar atau air tandon, harganya mencapai Rp35.000 per liter,” kata Masrun.
Walhi: Penderitaan Warga Sudah Lebih dari Tiga Tahun
Ketua Walhi NTB, Amri Nuruadin, menyatakan, krisis air bersih yang berkepanjangan di Gili Meno telah menimbulkan penderitaan besar bagi penduduk setempat.
“Selama tiga tahun lebih, warga Gili Meno tidak mendapatkan hak dasarnya berupa air bersih yang layak dari negara ini. Harapan hanya tertumpu pada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh setiap orang untuk keluarganya,” ujar Amri dalam orasinya.
Selama ini, warga hanya bertumpu pada air hujan yang mereka tampung dalam tandon, karena biaya membeli air bersih dalam jumlah besar cukup tinggi.
Aksi di tengah laut itu mendapat sambutan positif dari pengelola usaha penginapan dan restoran di Gili Meno. Para wisatawan yang sedang menikmati keindahan Gili Meno juga turut mendukung dengan membubuhkan tanda tangan pada petisi bersama. ***
