LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggandeng lembaga keuangan daerah untuk mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan. Langkah ini mengantisipasi dinamika fiskal pada 2025, menyusul rencana pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran PT Selaparang Finansial (SF), Rabu 5 November 2025.
“Kami membutuhkan data akurat guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat,” tegas Wabup Edwin.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Pusat akan memotong TKD hingga Rp 229,336 miliar pada 2025. Sementara, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga saat ini belum mencapai 15% dari total APBD.
Menghadapi kondisi itu, Edwin mendorong PT Selaparang Finansial mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan sebagai fokus investasi dan penyaluran anggaran tahun 2026.
Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menegaskan komitmen perusahaannya. “Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan semua sumber daya,” tegas Iva.
Sementara itu, Komisaris Utama M. Isroi menyatakan, perusahaan berencana menerapkan aksi keuangan berkelanjutan. Hal ini agar perusahaan tidak hanya tumbuh, tetapi juga membantu kegiatan sosial dan program lingkungan.
Melalui rapat ini, semua pihak berharap dapat membangun kolaborasi kuat untuk menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan Pemkab, khususnya dalam pembiayaan berkelanjutan. ***
Penulis : Najamudin Anaji
