LOMBOKINI.com – Pakar kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti lemahnya peran pemerintah daerah dalam penanganan bencana di Sumatera. Ia mendorong otonomi dan kesiapan yang lebih baik di tingkat lokal.
Trubus menyatakan hal tersebut dalam keterangannya pada Selasa 23 Desember 2025. Ia membandingkan kondisi sekarang dengan penanganan tsunami Aceh 2004, yang kala itu membutuhkan penetapan status bencana nasional karena keterbatasan kelembagaan dan anggaran.
“Harusnya pada pra-bencana ada sosialisasi dan pendidikan. Contoh di Yogyakarta atau Lumajang, warga sudah tahu harus bertindak apa saat gunung meletus,” ujarnya.
Menurut Trubus, penjelasan detail dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tentang progres penanganan setidaknya menjawab keresahan publik. “Ini kesempatan luar biasa bagi pemerintah untuk menjawab narasi bahwa penanganan dinilai tidak optimal,” katanya.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya telah memastikan penanganan bencana Sumatera terus dilakukan secara masif. Ia menepis persepsi bahwa pemerintah tidak bekerja.
“Sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, pemerintah pusat dan daerah telah bergerak melakukan penanganan berskala nasional,” tegas Teddy.
Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama, kompak, dan menyalurkan energi positif untuk membantu korban.
Teddy menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh dalam penanganan darurat hingga pemulihan pasca-bencana di Sumatera. ***
Editor : Najamudin Anaji
