Pengamat: Kebijakan Bupati Lotim dalam Optimalisasi Peningkatan PAD Sudah ‘On the Track’   

Sabtu, 22 Maret 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP . (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi)

Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP . (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi)

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. M. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) telah menerapkan kebijakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target minimal Rp 500 miliar per tahun.

Pengamat kebijakan publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, menyatakan bahwa kebijakan ini sudah “on the track”. Dengan alasan bahwa kemandirian fiskal Lombok Timur selama ini tergolong sangat rendah.

Lebih lanjut, Kabul menjelaskan bahwa kemandirian fiskal Lombok Timur, yang diukur melalui Rasio Kemandirian Daerah, masih berada di bawah 25 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2023, rasio tersebut tercatat sebesar 13,53 persen, kemudian meningkat menjadi 14,58 persen pada tahun 2024.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

“Dengan target PAD minimal Rp500 miliar per tahun, Rasio Kemandirian Daerah diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi minimal 17,53 persen per tahun,” jelasnya kepada media, Sabtu 22 Maret 2025.

Selain itu, Kabul menambahkan bahwa kebijakan Bupati H. Haerul Warisin, yang akrab disapa H. Iron, sejalan dengan paradigma administrasi publik “Reinventing Government”. Paradigma ini bertujuan untuk mentransformasikan semangat kewirausahaan ke dalam birokrasi, sehingga birokrasi dapat beroperasi secara efisien dalam belanja dan optimal dalam meningkatkan PAD.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kabul menekankan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, OPD harus menganalisis berbagai sumber potensi PAD yang tergolong sangat potensial dan potensial.

“Berbagai potensi PAD itu dapat diidentifikasi melalui analisis tipologi Klassen,” pungkasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:19 WITA

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA