Pengamat: Kebijakan Bupati Lotim dalam Optimalisasi Peningkatan PAD Sudah ‘On the Track’   

Sabtu, 22 Maret 2025 - 12:17 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP . (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi)

Pengamat Kebijakan Publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP . (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi)

LOMBOKINI.com Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. M. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) telah menerapkan kebijakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target minimal Rp 500 miliar per tahun.

Pengamat kebijakan publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, menyatakan bahwa kebijakan ini sudah “on the track”. Dengan alasan bahwa kemandirian fiskal Lombok Timur selama ini tergolong sangat rendah.

Lebih lanjut, Kabul menjelaskan bahwa kemandirian fiskal Lombok Timur, yang diukur melalui Rasio Kemandirian Daerah, masih berada di bawah 25 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2023, rasio tersebut tercatat sebesar 13,53 persen, kemudian meningkat menjadi 14,58 persen pada tahun 2024.

Baca Juga :  Bapenda Lotim Genjot Dua Sektor Pajak Daerah yang Belum Tergarap Maksimal

“Dengan target PAD minimal Rp500 miliar per tahun, Rasio Kemandirian Daerah diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi minimal 17,53 persen per tahun,” jelasnya kepada media, Sabtu 22 Maret 2025.

Selain itu, Kabul menambahkan bahwa kebijakan Bupati H. Haerul Warisin, yang akrab disapa H. Iron, sejalan dengan paradigma administrasi publik “Reinventing Government”. Paradigma ini bertujuan untuk mentransformasikan semangat kewirausahaan ke dalam birokrasi, sehingga birokrasi dapat beroperasi secara efisien dalam belanja dan optimal dalam meningkatkan PAD.

Baca Juga :  Sekda Lotim: Kepatuhan Birokrasi dan Kemandirian Calon PMI Jadi Kunci Tata Kelola Migrasi

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kabul menekankan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, OPD harus menganalisis berbagai sumber potensi PAD yang tergolong sangat potensial dan potensial.

“Berbagai potensi PAD itu dapat diidentifikasi melalui analisis tipologi Klassen,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim
80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat
Gandeng UMJ, Pemkab Lotim Matangkan Aplikasi EWS ‘Gumi Sasak’ Berbasis Kearifan Lokal
Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD, Bupati Lotim Paparkan Realisasi Pendapatan 101 Persen
Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara
Melalui ‘Polantas Menyapa’, Polantas Lotim Pilih Edukasi Santai dan Ngopi Bareng Bina Klub Motor
Miris! Kepatuhan Berkendara di Lombok Timur di Bawah 50 Persen, Polantas: Biaya Operasi Kepala Rp 200 Juta, Helm Cuma Rp 150 Ribu
BRI Kembalikan Dana Rp 1,4 Miliar ke Kas Daerah, Pemda Lotim Siap Salurkan Ulang Bantuan UMKM di APBD Perubahan 2026

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 05:56 WITA

Gandeng UMJ, Pemkab Lotim Matangkan Aplikasi EWS ‘Gumi Sasak’ Berbasis Kearifan Lokal

Kamis, 25 Juni 2026 - 07:45 WITA

BRI Kembalikan Dana Rp 1,4 Miliar ke Kas Daerah, Pemda Lotim Siap Salurkan Ulang Bantuan UMKM di APBD Perubahan 2026

Kamis, 25 Juni 2026 - 06:41 WITA

Pemda Lombok Timur Tata Wajah Baru Kota Selong, Pembangunan Gedung MICE dan Food Court Center Dimulaikan pada Oktober 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:30 WITA

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Terima Kunjungan Tim Monitoring Stunting dari Bank Dunia dan Pusat

Senin, 22 Juni 2026 - 20:56 WITA

Dukung Revitalisasi Keraton, TSB dan Kemenbud Sinergi Lindungi Cagar Budaya Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 17:06 WITA

Sepakati Win-Win Solution, Pilkades Serentak Lombok Timur Resmi Digelar 27 Januari 2027

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:30 WITA

Pemkab, DPRD, dan FKKD Sepakati Pilkades Serentak Lombok Timur Digelar 27 Januari 2027

Jumat, 19 Juni 2026 - 08:14 WITA

Sekda Lotim: Kepatuhan Birokrasi dan Kemandirian Calon PMI Jadi Kunci Tata Kelola Migrasi

Berita Terbaru