Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Senin, 12 Agustus 2024 - 19:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Oleh: M. Zainuddin Fikri

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan berbagai kepentingan, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan hak-hak individu. Dalam proses ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang adil dan memastikan transparansi.

Selain kepentingan publik, hak-hak individu, seperti pemilik lahan, juga harus dilindungi melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi yang adil. Pendekatan inklusif menjadi solusi yang lebih baik untuk mencapainya.

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik oportunis dalam proses ini. Hal ini penting karena isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika dalam pembebasan lahan. Etika dalam proses ini adalah fondasi integritas.

Ketika individu atau kelompok mengabaikan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi, hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dampak dari praktik oportunis ini adalah meningkatnya ketidaksetaraan di masyarakat. Sumber daya dan peluang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan.

Baca Juga :  Di Balik Narasi Akselerasi: Menguji Klaim Keadilan Pertumbuhan di Lombok Timur

Fenomena ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama. Praktik oportunis dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan.

Untuk mengatasi perilaku oportunis, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama serta memastikan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Ketika individu atau kelompok hanya fokus pada keuntungan pribadi, dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat.

Pemimpin yang berintegritas memiliki peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Integritas mencakup keselarasan antara kebijakan, prosedur, dan tujuan.

Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait sangat penting, serta komitmen pada prosedur yang efektif dan memahami aturan yang berlaku harus diikuti dengan ketat.

Baca Juga :  Percepatan Swasembada Pangan: Inpres Prabowo Subianto 

Dalam konteks ini, etika, integritas, dan komitmen untuk terbuka dalam proses ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat dan menghindari praktik oportunis. Sebagai topik yang kompleks, hal ini memerlukan pertimbangan matang, dan penempatan rasional yang tepat untuk menemukan metode serta strategi agar pembangunan selaras dengan norma.

Kesadaran akan nilai-nilai moral dan dampak tindakan terhadap orang lain menjadi kunci dalam menghindari praktik opportunis yang merugikan kepentingan bersama.

Sebagai contoh, pembangunan jalan tol adalah proyek infrastruktur yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran instansi yang terlibat sangat mempengaruhi kelancaran proses pembangunan ini.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam setiap tahap pembangunan jalan tol. Hanya dengan mengutamakan kepentingan bersama, pembangunan ini dapat mencapai target yang diinginkan.

Penulis adalah Karyawan di Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1.

Penulis : M. Zainuddin Fikri

Berita Terkait

Percepatan Swasembada Pangan: Inpres Prabowo Subianto 
Di Balik Narasi Akselerasi: Menguji Klaim Keadilan Pertumbuhan di Lombok Timur
Swasembada Pangan di Era Presiden Prabowo: Apakah Sudah Tercapai? 
Swasembada Pangan di Lombok Timur: Apakah Sudah Tercapai?
Merintih dari Tanah: Catatan H Rachmat Hidayat Tentang Pangan, Rakyat, dan Masa Depan
Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok
Perampingan Birokrasi NTB: Jalan Senyap Menuju Pemerintahan yang Lebih Substantif
Watak Jahat Mengurus Kebudayaan

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:44 WITA

Masyarakat Desak Hak Ulayat di Tengah Penyusutan Lahan Bale Adat Desa Beleq Sembalun

Senin, 25 Mei 2026 - 14:55 WITA

Sekda Lotim Saksikan Bule Swiss Ucap Syahadat di Penutupan TC MTQ XXXI 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:08 WITA

NTB Perluas Cakupan MBG dan Targetkan 30 Persen Kebutuhan Pangan dari Produksi Lokal

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:05 WITA

NTB Kirim 24.974 Sapi Kurban ke Jabodetabek, Perputaran Uang Tembus Rp 500 M

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:15 WITA

DPRD NTB Sahkan Raperda Pajak Daerah, Targetkan Tambahan Rp 160 Miliar

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:27 WITA

TPID NTB Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:46 WITA

Dishub NTB Serahkan Sertifikat Keselamatan ke Perusahaan Angkutan Umum

Rabu, 20 Mei 2026 - 23:14 WITA

Abul Chair Dorong ASN NTB Bertransformasi Jadi Agen Perubahan

Berita Terbaru