Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Senin, 12 Agustus 2024 - 19:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Oleh: M. Zainuddin Fikri

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan berbagai kepentingan, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan hak-hak individu. Dalam proses ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang adil dan memastikan transparansi.

Selain kepentingan publik, hak-hak individu, seperti pemilik lahan, juga harus dilindungi melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi yang adil. Pendekatan inklusif menjadi solusi yang lebih baik untuk mencapainya.

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik oportunis dalam proses ini. Hal ini penting karena isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika dalam pembebasan lahan. Etika dalam proses ini adalah fondasi integritas.

Ketika individu atau kelompok mengabaikan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi, hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dampak dari praktik oportunis ini adalah meningkatnya ketidaksetaraan di masyarakat. Sumber daya dan peluang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan.

Baca Juga :  Bangkitnya Kelas Menengah: Kurva Gajah   

Fenomena ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama. Praktik oportunis dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan.

Untuk mengatasi perilaku oportunis, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama serta memastikan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Ketika individu atau kelompok hanya fokus pada keuntungan pribadi, dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat.

Pemimpin yang berintegritas memiliki peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Integritas mencakup keselarasan antara kebijakan, prosedur, dan tujuan.

Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait sangat penting, serta komitmen pada prosedur yang efektif dan memahami aturan yang berlaku harus diikuti dengan ketat.

Baca Juga :  Mendedah Era Reformasi: Sebuah Refleksi   

Dalam konteks ini, etika, integritas, dan komitmen untuk terbuka dalam proses ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat dan menghindari praktik oportunis. Sebagai topik yang kompleks, hal ini memerlukan pertimbangan matang, dan penempatan rasional yang tepat untuk menemukan metode serta strategi agar pembangunan selaras dengan norma.

Kesadaran akan nilai-nilai moral dan dampak tindakan terhadap orang lain menjadi kunci dalam menghindari praktik opportunis yang merugikan kepentingan bersama.

Sebagai contoh, pembangunan jalan tol adalah proyek infrastruktur yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran instansi yang terlibat sangat mempengaruhi kelancaran proses pembangunan ini.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam setiap tahap pembangunan jalan tol. Hanya dengan mengutamakan kepentingan bersama, pembangunan ini dapat mencapai target yang diinginkan.

Penulis adalah Karyawan di Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1.

Penulis : M. Zainuddin Fikri

Berita Terkait

Bangkitnya Kelas Menengah: Kurva Gajah   
Mendedah Era Reformasi: Sebuah Refleksi   
Krismon 1997-1998 Bakal Terulang Kembali? 
ESAI Khaerul Majdi: Oase Sejarah’ dan Tahun-Tahun yang Sial: Melihat HIMMAH NWDI dari Timur
Esai Yuspianal Imtihan: Menilik Sikap Seniman di Era Artificial Intelligence 
MBG ‘Big Push’ Bagi Sektor Pendidikan  
Percepatan Swasembada Pangan: Inpres Prabowo Subianto 
Di Balik Narasi Akselerasi: Menguji Klaim Keadilan Pertumbuhan di Lombok Timur

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WITA

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:07 WITA

BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WITA

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:24 WITA

Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:31 WITA

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:12 WITA

80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:49 WITA

Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:18 WITA

Melalui ‘Polantas Menyapa’, Polantas Lotim Pilih Edukasi Santai dan Ngopi Bareng Bina Klub Motor

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur melepas Dandim dan Kapolres lama serta menyambut pejabat baru dalam pisah sambut dua jabatan sekaligus, Selasa 14 Juli 2016 malam di Pendopo Bupati. (Foto: Lombokini.com/Humas).

Lombok Timur

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Jul 2026 - 12:19 WITA

Kapolda NTB dan Kajati NTB beserta jajaran berfoto bersama usai pertemuan di Kantor Kejati NTB, Selasa 14 Juli 2026. Keduanya sepakat memperkuat sinergi penegakan hukum profesional dan berintegritas. (Foto: Lombokini.com/Asman).

Hukrim

Kapolda NTB Kunjungi Kajati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Selasa, 14 Jul 2026 - 22:25 WITA