Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Senin, 12 Agustus 2024 - 19:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Oleh: M. Zainuddin Fikri

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan berbagai kepentingan, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan hak-hak individu. Dalam proses ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang adil dan memastikan transparansi.

Selain kepentingan publik, hak-hak individu, seperti pemilik lahan, juga harus dilindungi melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi yang adil. Pendekatan inklusif menjadi solusi yang lebih baik untuk mencapainya.

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik oportunis dalam proses ini. Hal ini penting karena isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika dalam pembebasan lahan. Etika dalam proses ini adalah fondasi integritas.

Ketika individu atau kelompok mengabaikan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi, hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dampak dari praktik oportunis ini adalah meningkatnya ketidaksetaraan di masyarakat. Sumber daya dan peluang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan.

Baca Juga :  BPI Danantara: Dari Indonesia Gelap Menuju Indonesia Terang

Fenomena ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama. Praktik oportunis dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan.

Untuk mengatasi perilaku oportunis, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama serta memastikan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Ketika individu atau kelompok hanya fokus pada keuntungan pribadi, dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat.

Pemimpin yang berintegritas memiliki peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Integritas mencakup keselarasan antara kebijakan, prosedur, dan tujuan.

Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait sangat penting, serta komitmen pada prosedur yang efektif dan memahami aturan yang berlaku harus diikuti dengan ketat.

Baca Juga :  Parsel Lebaran yang Memiskinkan

Dalam konteks ini, etika, integritas, dan komitmen untuk terbuka dalam proses ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat dan menghindari praktik oportunis. Sebagai topik yang kompleks, hal ini memerlukan pertimbangan matang, dan penempatan rasional yang tepat untuk menemukan metode serta strategi agar pembangunan selaras dengan norma.

Kesadaran akan nilai-nilai moral dan dampak tindakan terhadap orang lain menjadi kunci dalam menghindari praktik opportunis yang merugikan kepentingan bersama.

Sebagai contoh, pembangunan jalan tol adalah proyek infrastruktur yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran instansi yang terlibat sangat mempengaruhi kelancaran proses pembangunan ini.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam setiap tahap pembangunan jalan tol. Hanya dengan mengutamakan kepentingan bersama, pembangunan ini dapat mencapai target yang diinginkan.

Penulis adalah Karyawan di Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1.

Penulis : M. Zainuddin Fikri

Berita Terkait

Genealogi Keterjajahan dan Kesengsaraan Sasak
BPI Danantara: Dari Indonesia Gelap Menuju Indonesia Terang
Parsel Lebaran yang Memiskinkan
Sasak Terapung di Palung Formalisme Agama
Mental Baja di Balik Tugas: Menakar Kekuatan Sejati Seorang Polisi
Kebudayaan dalam Sistem Pemerintahan
Guru Ukit: Pelabuhan Batin Kaum Sasak Subaltern
Copot dan Tangkap Jaksa Agung

Berita Terkait

Kamis, 10 April 2025 - 21:35 WITA

SIW Bongkar Kegagalan Sistemik BUMD Lombok Timur: Korupsi, Manajemen Buruk, hingga Krisis Kepercayaan

Rabu, 9 April 2025 - 19:36 WITA

Sasak Integrity Watch Kecam Rekrutmen SPPI: Proses Tidak Transparan, Ada Indikasi Kecurangan

Selasa, 8 April 2025 - 15:49 WITA

Sasak Integrity Watch Apresiasi Kejari Lombok Timur dalam Penegakan Hukum

Rabu, 19 Maret 2025 - 11:49 WITA

Pembacokan di Desa Gerung Permai Lombok Timur Dipicu Masalah Uang Rp 2 Ribu

Senin, 17 Maret 2025 - 22:06 WITA

Polsek Kayangan Dibakar Massa, Diduga Dipicu Bunuh Diri Warga Akibat Penanganan Kasus

Senin, 17 Maret 2025 - 21:30 WITA

Mantan Bupati Lombok Tengah Ditetapkan Sebagai Tersangka Penipuan dan Penggelapan

Rabu, 12 Maret 2025 - 15:35 WITA

Copot dan Tangkap Jaksa Agung

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:30 WITA

Tindak Lanjut Perintah Bupati, Inspektorat Lombok Timur Audit BUMD dan Baznas

Berita Terbaru