Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Senin, 12 Agustus 2024 - 19:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Menyikapi Perilaku Oportunis dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Oleh: M. Zainuddin Fikri

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan berbagai kepentingan, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan hak-hak individu. Dalam proses ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang adil dan memastikan transparansi.

Selain kepentingan publik, hak-hak individu, seperti pemilik lahan, juga harus dilindungi melalui transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi yang adil. Pendekatan inklusif menjadi solusi yang lebih baik untuk mencapainya.

Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik oportunis dalam proses ini. Hal ini penting karena isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika dalam pembebasan lahan. Etika dalam proses ini adalah fondasi integritas.

Ketika individu atau kelompok mengabaikan kepentingan publik dan lebih mementingkan keuntungan pribadi, hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan serta merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dampak dari praktik oportunis ini adalah meningkatnya ketidaksetaraan di masyarakat. Sumber daya dan peluang hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan.

Fenomena ini juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintahan, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama. Praktik oportunis dapat memicu ketegangan sosial, konflik, dan ketidakstabilan.

Untuk mengatasi perilaku oportunis, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama serta memastikan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Ketika individu atau kelompok hanya fokus pada keuntungan pribadi, dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat.

Pemimpin yang berintegritas memiliki peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Integritas mencakup keselarasan antara kebijakan, prosedur, dan tujuan.

Koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait sangat penting, serta komitmen pada prosedur yang efektif dan memahami aturan yang berlaku harus diikuti dengan ketat.

Dalam konteks ini, etika, integritas, dan komitmen untuk terbuka dalam proses ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat dan menghindari praktik oportunis. Sebagai topik yang kompleks, hal ini memerlukan pertimbangan matang, dan penempatan rasional yang tepat untuk menemukan metode serta strategi agar pembangunan selaras dengan norma.

Kesadaran akan nilai-nilai moral dan dampak tindakan terhadap orang lain menjadi kunci dalam menghindari praktik opportunis yang merugikan kepentingan bersama.

Sebagai contoh, pembangunan jalan tol adalah proyek infrastruktur yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Peran instansi yang terlibat sangat mempengaruhi kelancaran proses pembangunan ini.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam setiap tahap pembangunan jalan tol. Hanya dengan mengutamakan kepentingan bersama, pembangunan ini dapat mencapai target yang diinginkan.

Penulis adalah Karyawan di Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 1.

Penulis : M. Zainuddin Fikri

Berita Terkait

Hasil Pemilihan Gubernur 2024 Cerminan Masyarakat NTB Inginkan Perubahan
Anak Muda dan Pilkada 2024
Skor PISA Indonesia Stagnan Selama 20 Tahun, Apa yang Harus Kita Benahi ?
Pilkada Lombok Timur, Momen Adu Gagasan atau Isi Tas?
Segala Kemungkinan Mungkin Terjadi Dalam Putusan MK
Mencari Presiden dan Wakil Presiden yang Negarawan
Ma’ruf Amin Plt Presiden Jika Jokowi Melaksanakan Kampaye di Pilpres 2024
KPK dan Hukum, Alat Sandera Politik

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 23:49 WITA

Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Bima: 860 Warga Terdampak, 3 Meninggal Dunia

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:27 WITA

Milad HMI ke-78: HMI Cabang Selong Adakan Yasinan, Zikir, dan Do’a Bersama

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:21 WITA

Pj Gubernur Hassanudin Beri Bantuan Korban Banjir Bandang di Nanga Wera Bima

Senin, 3 Februari 2025 - 23:55 WITA

Tim SAR Gabungan Terus Lakukan Pencarian Korban Hilang Banjir Bandang Kabupaten Bima

Senin, 3 Februari 2025 - 23:51 WITA

Banjir Bandang Landa Kabupaten Bima, 6 Warga Hilang dan 2 Tewas

Senin, 3 Februari 2025 - 23:30 WITA

Gempar UGR: RUU Minerba Bisa Jadikan Kampus Alat Eksploitasi Sumber Daya Alam

Senin, 3 Februari 2025 - 22:24 WITA

Pj. Gubernur NTB Respon Cepat Bencana Banjir di Bima, Instruksikan Penanganan Komprehensif

Minggu, 2 Februari 2025 - 23:32 WITA

Ketua DPRD Lotim Tekankan Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Berita Terbaru

Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Siap Ditempati. (Lombokini.com).

Lombok Timur

Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Siap Ditempati

Kamis, 6 Feb 2025 - 23:00 WITA