LOMBOKINI.com – Organisasi Laskar Sasak menyoroti kelembaman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Mereka menilai kelambanan ini akan mengganggu roda pemerintahan.
Ketua Umum DPP Laskar Sasak, Lalu Muhammad Ali Sadikin alias Miq Denta, mengungkapkan penataan OPD di NTB sudah berlangsung terlalu lama.
“Roda pemerintahan harus terus berjalan. Lambannya penataan ini berdampak buruk bagi daerah,” ujarnya di Mataram, Rabu 11 Februari 2026.
Ia menyatakan kelambanan itu mengganggu beberapa pelayanan masyarakat. Menurutnya, banyak jabatan yang terlalu lama kosong dan seharusnya dapat segera diisi.
Miq Denta menyayangkan sikap pemerintah yang justru merumitkan proses pergeseran pejabat dengan berbagai alasan seperti melalui panitia seleksi (pansel), beauty contest, atau job fit. Padahal, Gubernur bisa melakukan pergeseran tanpa proses panjang tersebut.
“Gubernur punya hak prerogatif dalam memilih pejabat yang dipercaya. Harusnya itu dipergunakan. Tanpa melaksanakan pansel pun, Gubernur bisa memilih siapa yang akan menjadi pejabat,” tegasnya.
Ia mendorong Gubernur untuk tegas dan menggunakan kewenangannya langsung untuk mengisi jabatan secara cepat. Hal itu penting agar pemerintahan berjalan dan tidak terpengaruh bisikan-bisikan yang tidak jelas.
Miq Denta memperingatkan, kelambanan ini bisa menggagalkan visi “NTB Makmur Mendunia”. Visi itu, lanjutnya, berpotensi hanya menjadi pajangan di baliho tanpa dampak nyata pada peningkatan SDM atau pembangunan.
“NTB Makmur Mendunia hanya akan jadi khayalan. Program-program yang digembor-gemborkan selama ini tidak bisa berjalan maksimal dan akan mengarah pada kemunduran daerah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB hingga saat ini masih melakukan penataan pada setiap OPD sesuai SOTK baru. ***
Penulis : Muhammad Asman
Editor : Najamudin Anaji
