KSPN NTB Desak Bupati Lombok Timur Tutup Tambang Galian C Ilegal

Kamis, 17 April 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KSPN NTB Desak Bupati Lombok Timur Tutup Tambang Galian C Ilegal. (Foto: Lombokini.com).

KSPN NTB Desak Bupati Lombok Timur Tutup Tambang Galian C Ilegal. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Ketua KSPN NTB, Lalu Iswan Muliadi, mengeluarkan pernyataan keras menanggapi maraknya aktivitas galian C ilegal di Lombok Timur yang merusak lingkungan.

Ia menegaskan bahwa kontrol publik terhadap pemerintah merupakan hal wajar dan harus menjadi perhatian serius, bukan diabaikan.

“Aktivis berhak memberikan kontrol kepada pemerintah jika ada kebijakan yang salah,” tegasnya kepada media, Kamis 17 April 2025.

Baca Juga :  PDAM Lotim Buka Paksa Mata Air Ambung, LSM Garuda Siap Dampingi Pemilik Lahan Tempuh Jalur Hukum

Ia mengaku telah melihat langsung kerusakan alam akibat tambang ilegal saat turun lapangan bersama Satgas Pemkab Lombok Timur. Menurutnya, kerusakan tersebut membuktikan pembiaran dan lemahnya penegakan hukum.

“Bupati Lotim, Kaban, Kasat Pol PP, dan Kadis LHK wajib diproses hukum. Buktinya sudah jelas,” tegasnya. “Jangan baru sekarang ingin jadi pahlawan di sektor minerba.”

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

Lalu Iswan Muliadi mendesak Bupati Lombok Timur bertindak tegas menutup semua aktivitas ilegal sekaligus mengurus perizinan yang sah.

“Bupati harus tegas. Tutup semua yang ilegal sesuai UU, lalu urus izinnya. Kalau sudah legal, baru boleh beroperasi. Baru namanya bupati berwibawa,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:30 WITA

Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Berita Terbaru