Kritik Ali BD Terhadap Menteri: Mereka Kurang Pahami Kebijakan Penghematan Anggaran Prabowo

Rabu, 12 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Bupati Lombok Timur, Dr. Moch. Ali Bin Dachlan. (Foto: Lombokini.com).

Mantan Bupati Lombok Timur, Dr. Moch. Ali Bin Dachlan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Penghematan anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan publik.

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun melalui efisiensi belanja di kementerian dan lembaga pemerintah.

Merespons hal ini, politisi senior Dr. Moch. Ali Bin Dachlan yang akrab dipanggil Ali BD, mengatakan bahwa penghematan anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan cara memangkas proyek-proyek strategis, melainkan dengan menghilangkan pos-pos pengeluaran yang tidak esensial.

Baca Juga :  Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

“Penghematan itu maksudnya memilih prioritas, bukan mengurangi proyek”, kata Ali BD kepada media di Lombok Timur, Rabu 12 Februari 2925.

Menurut mantan bupati Lombok Timur dua periode itu, efisiensi anggaran dapat dicapai dengan memangkas pengeluaran yang tidak produktif, seperti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi dalam acara pemerintahan, serta pengeluaran seremonial yang berlebihan.

Selain itu, praktik mark-up anggaran yang masih marak terjadi di berbagai proyek juga perlu dihentikan.

Baca Juga :  Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Ali BD menegaskan bahwa jika penghematan dilakukan dengan tepat, pemerintah tidak perlu lagi mengajukan utang dalam penyusunan APBN 2025.

Namun, dia menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh para menteri yang bertanggung jawab atas perumusan anggaran.

“Sebenarnya bukan mengurangi proyeknya, tetapi para menteri ini tidak bisa merumuskan kebijakan Presiden dengan benar. Mereka harus memahami bahwa yang perlu dikurangi adalah pengeluaran yang tidak penting, bukan proyek strategis,” pungkasnya.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru