Kemenko Polkam Perkuat Pengawasan Frekuensi dan Kedaulatan Digital

Rabu, 17 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenko Polkam Perkuat Pengawasan Frekuensi dan Kedaulatan Digital dari Batam. (Foto: Lombokini.com).

Kemenko Polkam Perkuat Pengawasan Frekuensi dan Kedaulatan Digital dari Batam. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) langsung meninjau kinerja Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Batam guna memperkuat pengawasan spektrum dan kedaulatan digital di wilayah perbatasan.

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, memimpin kunjungan kerja ini. Ia menegaskan peran strategis Balmon Batam dalam menjaga stabilitas komunikasi, keselamatan publik, dan kedaulatan spektrum radio di kawasan perbatasan Indonesia-Singapura-Malaysia.

“Batam dan sekitarnya merupakan wilayah strategis dengan intensitas tinggi lalu lintas penerbangan dan pelayaran. Pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan nasional,” ujar Agus Pandu, pada Selasa 16 Desember 2025.

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

Dalam paparannya, Balmon SFR Batam melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 mereka telah memantau spektrum frekuensi radio, memeriksa stasiun radio, menangani gangguan, serta mengukur kualitas layanan infrastruktur digital di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau. Capaian ini melampaui target kinerja minimal yang ditetapkan.

Tim Kemenko Polkam juga mengidentifikasi sejumlah tantangan di wilayah perbatasan, seperti potensi interferensi lintas negara, penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal, serta keterbatasan infrastruktur backbone di pulau-pulau seperti Sedanau dan Tambelan yang masih bergantung pada satelit.

Balmon Batam menilai pelaksanaan Penertiban Nasional (TIPNAS) efektif menekan pelanggaran perizinan dan penggunaan perangkat tidak bersertifikat. Namun, pihaknya masih memerlukan pengawasan berkelanjutan terhadap peredaran perangkat ilegal skala kecil.

Baca Juga :  Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Untuk mengatasi berbagai tantangan itu, Balmon Batam kini memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), AirNav, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

Melalui kunjungan ini, Kemenko Polkam mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, peningkatan sarana prasarana, pemanfaatan hasil pengawasan sebagai sistem peringatan dini, serta percepatan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) ke pulau-pulau strategis perbatasan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat keselamatan, meningkatkan kualitas layanan digital, dan menjaga kedaulatan ruang komunikasi nasional di tapal batas. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru