LOMBOKINI.com – Pengamat politik Dr. Muhammad Saleh, SIP., MH. menyatakan bahwa Pemda dan DPRD menyepakati tahun jamak sebagai strategi penganggaran dengan batasan masa jabatan kepala daerah, kecuali untuk proyek strategis nasional.
“Utang tetap menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan anggaran,” tegas Saleh dalam rilis resminya, Selasa 10 Juni 2025.
Pemda Lombok Timur berupaya meyakinkan masyarakat bahwa utang yang mereka ajukan tidak akan membebani pemerintah periode berikutnya. Namun realita menunjukkan utang justru selalu menjadi beban bagi kepemimpinan selanjutnya.
“Pemda harus memberikan penjelasan komprehensif dan transparan kepada publik,” tegas dosen Universitas Gunung Rinjani ini.
Masyarakat pun mempertanyakan alasan pemerintah mengambil utang, padahal pasangan Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) mengusung janji “tanpa utang” dalam jargon LOTIM SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan).
Saleh mengungkapkan, publik sempat berharap Bapak Warisin menerapkan visi ekonomi ala Bapak Ali BD mengingat pengalamannya mendampingi mantan bupati tersebut.
“Pemda harus menjaga kepercayaan publik dengan transparansi dan konsistensi kebijakan,” pungkas mantan Ketua KPU Lotim tersebut. ***
Penulis : Najamudin Anaji
