LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan Rp 99 miliar untuk membiayai BPJS Kesehatan warga. Namun, tingkat keaktifan peserta hanya mencapai 76,57%, jauh di bawah target.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin segera memerintahkan pembaruan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Meski 98% penduduk Lotim telah terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan tercakup Universal Health Coverage (UHC), sistem masih mencatat banyak penerima tidak valid.
“Kami temukan data warga yang sudah meninggal atau bekerja di luar negeri masih terdaftar. Ini harus segera kami perbaiki agar anggaran tidak terbuang,” tegas Bupati Warisin.
Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Lotim termasuk kabupaten dengan alokasi BPJS terbesar. “Memang besar, tapi kami juga mendapat bantuan dari pusat,” jelas Bupati. Ia memerintahkan tim untuk segera memverifikasi ulang data.
“Kami akan menghentikan pembayaran iuran untuk warga yang sudah meninggal atau menjadi TKI,” tegasnya.
Bupati mengakui kekhawatiran terhadap pengurangan anggaran drastis, mengingat TKI bisa kembali sewaktu-waktu. Untuk mengatasi ini, Lotim akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan meminta pusat mengambil alih sebagian tanggungan. Pembaruan data akan membuat anggaran lebih efisien,” paparnya.
Saat ini, Lotim belum memiliki data akurat tentang jumlah penerima BPJS yang sudah meninggal atau menjadi TKI. Bupati memerintahkan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan setempat untuk segera memperbarui database.
“Kami butuh data valid agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. ***
