BBPOM Mataram dan Pemprov NTB Perkuat Sinergi untuk Pengawasan Obat dan Makanan

LOMBOKINI.com – Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan, bersama jajaran, melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin, pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Pertemuan guna memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap program BBPOM, dihadiri oleh Asisten I Setda NTB, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Yosef menegaskan pentingnya peran obat dan makanan dalam aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Ia menekankan bahwa untuk memastikan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, BPOM tidak dapat bekerja sendirian.

“Kami sangat menghargai dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dan berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat demi kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing pelaku usaha,” ujar Yosef.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, sejak tahun 2020, BBPOM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024, total anggaran DAK Non Fisik untuk NTB mencapai 4,5 miliar rupiah, yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengawal mutu dan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan daya saing UMKM.

BBPOM juga memiliki tiga program berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran keamanan pangan, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Intervensi PJAS Aman.

Program tersebut telah menunjukkan hasil yang membanggakan dengan prestasi nasional yang diraih oleh beberapa desa, sekolah, dan pasar di NTB pada tahun 2023 dan 2024. Namun, Yosef mengakui bahwa intervensi ini masih perlu diperluas ke wilayah-wilayah lain di NTB.

Meski demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dalam kerupuk, penjualan antibiotik tanpa resep dokter yang dapat memicu Anti Microbial Resistance (AMR), serta peredaran obat-obatan seperti Tramadol, Trihexyphenidil, dan Dextromethorphan.

Pada akhir audiensi, Yosef menegaskan komitmen BBPOM di Mataram untuk mendukung program-program Pemprov NTB.

“Kami ingin kehadiran BBPOM di Mataram benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu dan keamanan obat serta makanan, serta meningkatkan daya saing UMKM,” tutupnya.

Pj. Gubernur Hasanuddin mengapresiasi upaya BBPOM dan mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.

“Kami berterima kasih atas upaya BBPOM dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di NTB. Edukasi ini harus terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan yang sistematis dan terpadu agar permasalahan dapat ditangani sebelum menjadi besar.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemda Provinsi NTB dan BBPOM, diharapkan masyarakat NTB semakin terlindungi dari risiko kesehatan akibat obat dan makanan yang tidak aman, serta didukung dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing pelaku usaha, terutama UMKM. ***

Penulis : Ong