Viralisasi Berkelindan dengan Motif Ekonomi, Program Literasi Selalu Dilayakkan Proyek Belaka

Jumat, 19 Juni 2026 - 09:06 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sastrawan Nusa Tenggra Barat (NTB), Kiki Sulistyo. (Foto: Lombokini.com/Paozan Azima).

Sastrawan Nusa Tenggra Barat (NTB), Kiki Sulistyo. (Foto: Lombokini.com/Paozan Azima).

LOMBOKINI.com – Sastrawan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2017, Kiki Sulistyo, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena viralisasi dan salah kaprah pemaknaan literasi di tengah masyarakat saat ini.

Menurutnya, gerakan literasi yang digulirkan pemerintah saat ini kerap terjebak menjadi komoditas proyek birokrasi, alih-alih membangun daya kritis masyarakat. Kritikan ini langsung disampaikan pada acara diskusi publik yang bertajuk Sastra dan Masyarakat Modern, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kiki Sulistyo, yang dikenal lewat buku puisinya Di Ampenan Apa Lagi Yang Kau Cari dan buku cerpen Muazin Pertama di Luar Angkasa dan Musik Akhir Zaman, dikenal luas dalam kancah sastra Indonesia sebagai sastrawan yang jeli menangkap realitas sosial.

Pendiri Komunitas Akarpohon di Mataram ini kerap membawa pendekatan yang mendalam, baik dalam karya kreatif maupun dalam diskursus kebudayaan.

Kiki menilai istilah “literasi” kini mengalami pendangkalan makna. Banyak pihak mereduksi literasi sebatas aktivitas fisik seperti membuka lapak buku atau taman bacaan.

Baca Juga :  CERPEN Yuspianal Imtihan: Ada Kosnpirasi Di Cerita Ini 

Padahal, esensi dari menjadi literate adalah kemampuan kognitif dalam memahami teks secara mendalam—termasuk aspek sintaksis dan semantiknya—bukan sekadar kemampuan mekanis untuk mengeja atau membaca.

Ia bahkan menganalogikan program literasi bentukan pemerintah seperti orang yang membawa makanan saat menjenguk orang sakit.

“Karena yang kita jenguk sakit, akhirnya kita yang makan makanan yang kita bawa. Program literasi pemerintah itu, alih-alih masyarakat yang menikmati, justru para pembuat proyeknya yang menikmati (anggaran proyeknya),” ujar Kiki.

Mengutip pemikiran strukturalis Roland Barthes, Kiki membagi pembaca menjadi dua kategori pertama consumer. Merupakan pembaca pasif yang sekadar mengonsumsi teks tanpa melakukan penafsiran kritis.

Kedua, Reader Pembaca aktif yang mampu membedah konten, konsep, hingga konteks yang melatari sebuah teks. Kemampuan ini, menurut Kiki, bukanlah hegemoni akademik melainkan kapasitas yang bisa dipelajari oleh siapa saja.

Baca Juga :  Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Sebaliknya, fenomena viralisasi bergerak di ranah yang sama sekali berbeda karena digerakkan murni oleh motif ekonomi dan popularitas (endorsement), yang ujung-ujungnya bermuara pada uang.

Dalam melihat mutu karya sastra, masyarakat modern kerap dipaksa berpikir praktis akibat pola hidup konsumtif. Kiki mencontohkan bagaimana warna hijau pada daun sebetulnya tidak memiliki fungsi praktis, namun alam menyediakannya.

Manusia yang telah “dikolonisasi” untuk menjadi konsumen kini selalu menuntut fungsi praktis pada segala hal, mirip dengan menjamurnya minimarket modern yang memangkas ruang tawar-menawar.

Kiki menegaskan bahwa dalam menilai sebuah karya sastra atau fenomena, penelaah tidak boleh terjebak pada dikotomi kaku “benar” atau “salah”. Sastra dan akademisi memiliki cara pandangnya masing-masing yang harus dielaborasi berdasarkan konteksnya.

“Kebenaran itu tidak satu. Kita harus bisa membedakan mana kebenaran substantif dan mana yang sekadar kebetulan,” pungkasnya. ***

Penulis : Paozan Azima

Berita Terkait

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?
CERPEN Yuspianal Imtihan: Ada Kosnpirasi Di Cerita Ini 
Penderitaan Modern di Era AI: Manusia dan Realitas Palsu, Sastra sebagai Penawarnya

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:47 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran

Kamis, 9 Juli 2026 - 14:36 WITA

Besok, Presiden Prabowo Kunjungan Kerja Perdana ke NTB

Sabtu, 4 Juli 2026 - 11:09 WITA

Hashim Lantik Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia, Dorong Perempuan Awasi Program Pemerintah

Jumat, 26 Juni 2026 - 19:26 WITA

Akademisi Puji Pidato Presiden Prabowo, Sebut Beri Pencerahan Visi Bangsa

Rabu, 24 Juni 2026 - 21:45 WITA

APPMBGI Serahkan SK Pengurus DPD NTB, Kritisi Carut-marut Program MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 20:56 WITA

Dukung Revitalisasi Keraton, TSB dan Kemenbud Sinergi Lindungi Cagar Budaya Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:25 WITA

Pertamina Pastikan Stok Pertalite Cukup dan Distribusi Normal

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:07 WITA

Soroti Relawan Minim Kompetensi, APJI Minta Nanik S. Deyang Perbaiki Juknis MBG

Berita Terbaru

Kapolda NTB dan Kajati NTB beserta jajaran berfoto bersama usai pertemuan di Kantor Kejati NTB, Selasa 14 Juli 2026. Keduanya sepakat memperkuat sinergi penegakan hukum profesional dan berintegritas. (Foto: Lombokini.com/Asman).

Hukrim

Kapolda NTB Kunjungi Kajati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Selasa, 14 Jul 2026 - 22:25 WITA