LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Lombok Raya, Jumat 22 Mei 2026. Rapat tersebut menghadirkan jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas (Satgas) MBG, dan para mitra penyelenggara.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan fungsi Satgas MBG sebagai fasilitator dan penghubung. Satgas memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Saya harap seluruh pihak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujar Fathul.
Ia menambahkan, program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah pun berperan sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan komitmen pemerintah terhadap Program MBG sebagai program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap prioritas.
Erwin menjelaskan, berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian hanya menyasar program pendukung. Anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelas Erwin.
Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB. Ia menilai NTB sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.
Menurut Rudyanto, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB serta keberanian para mitra. Sejak awal, para mitra ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap pelaksanaan awal.
Rudyanto menegaskan perlunya terus memperluas cakupan penerima manfaat MBG. Pasalnya, jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mendukung keberlanjutan program. Langkah ini memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus kita persiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Target ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan. Program ini melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.
Selain sektor pertanian, pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya. Upaya ini memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan masyarakat merasakan manfaat program secara optimal. ***
Penulis : Najamudin Anaji
