LOMBOKINI.com – Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai dari tahap perencanaan dan pengadaan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Kantor Bupati Lombok Timur, Senin 8 Desember 2025.
Lebih lanjut, Dian menyatakan korupsi umumnya berawal dari Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kami menekankan pencegahan dengan membangun sistem data terintegrasi, menutup titik rawan, dan mengawal pelaksanaan kebijakan,” tegasnya.
Selain itu, KPK juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) menyelesaikan isu strategis, seperti pengelolaan tambak dan aset daerah. Dian mendorong kemandirian daerah, penghapusan ego sektoral, serta percepatan realisasi belanja modal dan peningkatan kapasitas pegawai.
Di sisi lain, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengungkapkan capaian daerahnya yang menempati peringkat keempat dalam skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) hingga 7 Desember 2025. Meski demikian, ia mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat puas.
“Posisi kita masih di bawah beberapa kabupaten/kota lain di NTB. Bahkan, peringkat ini justru mencerminkan kelemahan dalam tahap perencanaan,” kata Haerul.
Bupati menilai peringkat tersebut muncul akibat ketidakmatangan perencanaan. Oleh karena itu, ia mendorong perencanaan yang lebih baik dan percepatan penyusunan dokumen anggaran.
“Perencanaan yang mantap harus kita lakukan. Namun, jangan sampai perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya tidak karuan,” pesannya.
Tidak hanya itu, Haerul Warisin juga meminta percepatan realisasi anggaran, termasuk untuk UMKM senilai lebih dari Rp20 miliar. Ia menegaskan tidak boleh ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Tidak boleh ada Silpa. Sebab, kalau ada Silpa, artinya kita tidak bisa belanja,” tegasnya.
Di hadapan para Pimpinan OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bupati mengingatkan pentingnya bekerja selaras dengan visi mewujudkan Lombok Timur yang sejahtera. “Kerja baik, kerja jujur, kerja transparan,” tuturnya.
Rapat yang menghadirkan jajaran Forkopimda, perwakilan Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pertanahan, ULP, Direktur RSUD dr. R. Soedjono, serta pimpinan DPRD itu ditutup dengan sesi diskusi. ***
Penulis : Najamudin Anaji
