Asosiasi UMKM NTB Protes Keras BGN Hentikan Menu Kering MBG

Kamis, 9 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni. (Foto: Lombokini.com).

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Asosiasi UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) memprotes keras kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan penyediaan menu kering dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pengusaha roti dan kue rumahan di Lombok menilai kebijakan itu melumpuhkan ekonomi kerakyatan.

BGN RI menginstruksikan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyalurkan makanan hanya menyediakan menu basah. Para pelaku usaha kecil menilai kebijakan itu tidak pro rakyat.

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni, yang juga pengusaha kue dan roti rumahan, menyatakan bahwa kebijakan BGN RI membunuh usaha kecil di Lombok. Menurut Deni, kebijakan itu juga mengabaikan nilai pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Wahai bapak/ibu yang menjabat di BGN RI, turunlah ke kami para pelaku usaha kecil. Bukalah mata hati bapak/ibu. Ada anak-anak, beban kebutuhan hidup, dan beban lainnya yang perlu bapak/ibu ketahui secara langsung,” tegas Deni, pada media ini, Kamis 9 April 2026.

Deni menambahkan, penghentian menu kering tidak hanya mematikan UMKM, tetapi juga memutus mata pencaharian para pekerja industri rumahan.

Baca Juga :  Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik

“Kebijakan ini menyakiti dan mencederai harapan bapak presiden yang sangat peduli kepada kami,” ungkapnya.

Asosiasi UMKM NTB mengecam kebijakan BGN RI karena dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberdayakan usaha kecil.

Mereka meminta BGN RI segera mencabut surat edaran yang melarang menu kering dan menerbitkan petunjuk teknis baru yang mewajibkan menu kering untuk siswa dan B3. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Berita Terbaru