Wakil Bupati Lombok Timur Awali Hari Kerja dengan Rapat Koordinasi

LOMBOKINI.com – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), HM Edwin Hadiwijaya, mengawali hari pertama kerjanya dengan mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan perwakilan Kesekretariatan Daerah pada Senin, 24 Februari 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM Juaini Taofik, mendampingi Wabup dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rupatama I Kantor Bupati.

Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut, Wabup Edwin Hadiwijaya membahas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan program strategis menuju Lombok Timur Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (SMART).

Dia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satu poin penting yang dia sampaikan adalah larangan terjadinya stagnasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari meskipun terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk Lombok Timur.

“Sebagai pelayan masyarakat, roda pemerintahan harus terus berjalan seperti biasa. Jangan sampai ada stagnasi yang nantinya menghambat pelayanan publik,” tegas Edwin Hadiwijaya kepada media, usai rapat.

Wabup menekankan bahwa ukuran keberhasilan sebagai pelayan masyarakat adalah sejauh mana mereka dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan. Jika ada masyarakat yang merasa kurang puas, mereka dapat menyampaikannya langsung agar dilakukan perbaikan.

Selain itu, Wabup juga mengajak semua stakeholder untuk bekerja sama dan membangun teamwork yang solid. Dia mengibaratkan iklim kerja yang ingin dibangun seperti sebuah tempat makan. Wabup berperan sebagai koki yang menyajikan makanan, sementara bupati tinggal mengeksekusi program-program strategis yang telah disiapkan.

“Misalnya, sektor pariwisata yang cukup bagus, namun Lombok Timur belum bisa menawarkannya secara optimal kepada investor. Inilah yang perlu kita data dan evaluasi,” ujarnya.

Selain itu, Wabup juga melakukan pendataan lahan kosong untuk menyiapkan program ketahanan pangan nasional. Dia meyakini bahwa setelah pendataan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan atau desa selesai dilakukan, pemanfaatan lahan pertanian akan menjadi lebih mudah sesuai dengan kondisinya. Hal yang sama juga berlaku untuk program-program strategis lainnya.

“Termasuk ketika ada investor yang ingin berinvestasi di Lombok Timur. Dengan data yang akurat di berbagai sektor, kita akan lebih cepat dan mudah dalam menyajikan informasi,” pungkas Wabup.***