Soal Pemangkasan Anggaran, Ali BD: Efisiensi Harus Tepat, Bukan Asal Potong

Jumat, 14 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan. (Foto: Lombokini.com)

Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Mantan Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, menyoroti pemangkasan anggaran di kabupaten Lombok Timur yang mencapai lebih dari Rp 78 miliar.

Menurutnya, keputusan ini tidak tepat karena yang seharusnya dikurangi adalah pos-pos pengeluaran yang tidak produktif, bukan alokasi dana untuk daerah yang membutuhkan.

“Lombok Timur seharusnya tidak dikurangi. Yang harus dikurangi adalah anggaran yang tidak perlu. Dulu, ratusan miliar bisa dihemat tanpa pemangkasan yang tidak jelas,” kata Ali BD, sapaan akrabnya, Kamis 13 Februari 2025.

Baca Juga :  Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Ali BD memberikan contoh anggaran konsumsi makan dan minum yang mencapai Rp 36 miliar. “Saya pernah mengurangi anggaran itu menjadi Rp 10 miliar, sehingga ada penghematan Rp 26 miliar,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengkritik biaya perjalanan dinas yang dianggap berlebihan. Menurut dia, perjalanan dinas sering kali menjadi beban keuangan negara karena tidak hanya mencakup perjalanan ke luar kota, tetapi juga terdapat dalam setiap proyek.

Dia menegaskan bahwa efisiensi yang diharapkan adalah dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, bukan sekadar mengurangi jumlah proyek.

Baca Juga :  Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

“Ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi efisiensi yang perlu dilakukan secara tepat,” katanya.

Tokoh politik senior itu berharap, dengan kebijakan ini, pemerintah dapat lebih cermat dalam mengelola anggaran negara agar tetap mampu menjalankan program pembangunan tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting.

“Kita berharap dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah dapat lebih cermat dalam mengelola anggaran negara tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting,” pungkasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru