Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasanya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Rabu, 11 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Selong. (Foto: Lombokini.com)

Kantor Pengadilan Negeri (PN) Selong. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Pengadilan Negeri (PN) Selong menunda sidang pembacaan putusan perkara yang melibatkan wartawan Mugni Ilma, Rabu (11/11/2026). Panitera menyampaikan penundaan tersebut kepada wartawan di ruang sidang karena Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah.

“Majelis belum selesai bermusyawarah, sidang putusan ditunda,” ujar Panitera tersebut.

Hingga menyampaikan penundaan, Panitera tidak menyebutkan tanggal pasti sidang lanjutan berikutnya.

Keluarga, rekan wartawan, dan warga yang hadir di PN Selong menyayangkan penundaan tersebut. Sejumlah pihak mengaku datang dari jauh untuk mengikuti sidang putusan yang jadwalnya telah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau majelis belum bermusyawarah, kenapa jadwal putusan sudah ditetapkan? Ini menyangkut nasib orang. Kami datang jauh-jauh, malah ditunda tanpa kejelasan,” ujar salah seorang rekan terdakwa Mugni Ilma di PN Selong.

Baca Juga :  Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Rekan wartawan yang hadir dalam aksi solidaritas menyatakan menghormati independensi Majelis Hakim. Namun, mereka berharap adanya kepastian jadwal persidangan.

“Kami menghormati independensi hakim. Tapi musyawarah itu seharusnya selesai sebelum tanggal putusan ditentukan. Kami berharap ada kepastian hukum,” ujar salah seorang jurnalis yang hadir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PN Selong belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penundaan secara rinci dan jadwal sidang putusan berikutnya. Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada Humas PN Selong.

Baca Juga :  HIMMAH NWDI Nilai Plt Dirut PDAM Lotim Melampaui Kewenangan, Kebijakan Berpotensi Cacat Hukum

Adapun perkara Mugni Ilma saat ini telah memasuki tahap putusan. Perkara ini menjadi perhatian publik, khususnya di kalangan pers di Lombok Timur.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa, Herman Sorenggana, SH., MH., berharap Majelis Hakim tetap objektif dan tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun dalam memutus perkara.

“Kita berharap majelis hakim tetap objektif dengan ditundanya sidang putusan ini. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun dalam putusannya nanti,” pungkasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasanya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru