Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Konsolidasi Gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Konsolidasi Gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

LOMBOKINI.com – Gerakan Aksi Rakyat Bela Indonesia menggelar aksi massa di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/11/2026). Sebanyak 24 tokoh nasional dari berbagai latar belakang organisasi Islam, akademisi, dan lembaga pendidikan menggagas aksi ini untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait persoalan hukum dan kebangsaan.

Ketua Organizing Committee (OC) Aksi Rakyat Bela Indonesia, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di kawasan Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2026). Ia menyatakan rangkaian kegiatan diawali dengan salat Subuh berjamaah, sedangkan acara inti berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

“Besok mulai dari salat Subuh, puncak acaranya nanti jam 08.00 sampai jam 10.00,” ujar UBN.

Baca Juga :  Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Ia memperkirakan ribuan massa menghadiri aksi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa batasan latar belakang organisasi.

Soroti Putusan MK-MA dan Isu Penyadapan

Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah menindaklanjuti dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

UBN mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengabaikan persoalan tersebut demi menjaga kepastian hukum dan moralitas penyelenggaraan negara.

“MK dan MA ini lembaga negara yang sudah memutuskan secara tegas. Ini bukan cuma cacat secara hukum dan moral. Kalau putusannya tidak dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, persoalannya akan semakin panjang,” tegasnya.

Ia juga tidak menampik bahwa arah tuntutan masyarakat dapat berkembang pada desakan pemakzulan.

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Selain itu, gerakan ini menyoroti dugaan penyadapan yang menyasar sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden. Bachtiar menilai tindakan penyadapan untuk kepentingan politik tertentu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

Digagas 24 Tokoh Nasional

Aksi ini merupakan hasil konsolidasi dari 24 tokoh lintas lembaga. Sejumlah nama yang tergabung dalam tim inisiator di antaranya Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Pembina YPI Al-Azhar), Ferry Juliantono (Presiden Syarikat Islam), KH. Jeje Zaenudin (Ketua Umum PERSIS), KH. Muhammad Zaitun Rasmin (Ketua Umum Wahdah Islamiyah), serta rektor dan pimpinan perguruan tinggi Islam lainnya.

Para penggagas berharap aksi damai ini mendorong penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 17:52 WITA

Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 16:37 WITA

Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA