Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Minggu, 8 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jimly Asshiddiqie. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Jimly Asshiddiqie. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

LOMBOKINI.com – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mendesak 8 pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat agar proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diproses.

Jimly meminta para pimpinan partai politik segera bermusyawarah guna menentukan sikap resmi terkait wacana pemakzulan tersebut.

Ia menilai langkah ini penting agar persoalan ijazah dan persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak terus menjadi polemik berkepanjangan selama tiga tahun ke depan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Menurut Jimly, pertimbangan putusan MK dan MA dapat menjadi pegangan hukum untuk segera memproses politik hukum tersebut di parlemen.

Baca Juga :  Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan hijau Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (8/11/2026).

Mantan Ketua MK ini berharap seluruh pejabat negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, mendengar tuntutan masyarakat tersebut. Terutama pimpinan partai.

“Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Karena itu, mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah. Intinya, apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” kata Jimly.

Baca Juga :  Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Sebagai informasi, Aksi Rakyat Bela Indonesia merupakan hasil konsolidasi 24 tokoh nasional dari berbagai latar belakang organisasi Islam, akademisi, dan lembaga pendidikan. Mereka menggagas aksi ini untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait persoalan hukum dan kebangsaan.

Sejumlah nama yang tergabung dalam tim inisiator di antaranya Prof. Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Pembina YPI Al-Azhar), Ferry Juliantono (Presiden Syarikat Islam), KH. Jeje Zaenudin (Ketua Umum PERSIS), KH. Muhammad Zaitun Rasmin (Ketua Umum Wahdah Islamiyah), serta rektor dan pimpinan perguruan tinggi Islam lainnya. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA