Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

LOMBOKINI.com – Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. (TSB), resmi mengajukan permohonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ia meminta DPD RI memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Melalui Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi, TSB meminta DPD RI memprakarsai Sidang Istimewa MPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan diserahkan langsung kepada Pimpinan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Melalui tim hukum tersebut, TSB meminta DPD RI mengajukan usulan resmi kepada MPR RI agar segera menyelenggarakan Sidang Istimewa. Permohonan itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

TSB menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab akademis dan etis dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dan upaya mengawal konstitusi.

“Mengingat kondisi saat ini DPR RI mengalami kebuntuan politik akibat fragmentasi koalisi partai politik, yang menyebabkan tidak berjalannya Lembaga Pemakzulan yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945,” kata TSB.

Karena itu, ia menilai DPD RI perlu mengambil peran sebagai katup pengaman konstitusi. DPD RI, lanjutnya, dapat menggunakan hak inisiatif kelembagaannya untuk menyampaikan usulan kepada MPR RI.

Dalam permohonannya, TSB mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, ia meminta DPD RI menerima dan mengabulkan seluruh permohonan serta aspirasi ketatanegaraan yang ia sampaikan.

Kedua, ia meminta DPD RI menerbitkan keputusan atau rekomendasi resmi untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui sidang paripurna dan mekanisme kelembagaan.

Ketiga, ia meminta DPD RI mengajukan usulan resmi sekaligus memprakarsai penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI.

Menurut permohonan itu, sidang tersebut bertujuan membatalkan keabsahan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029, memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden, serta menyelenggarakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang baru sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah advokat yang tergabung dalam tim hukum turut mendampingi penyerahan dokumen tersebut. Mereka yakni Dr. Bahrain, S.H., M.H., Marulitua Rajagukguk, S.H., Hincat Silalahi, S.H., Muhammad Ratho Priyasa, S.H., M.H., Suluh Utomo, S.H., Dinda Wulan Ariani, S.H., Abdul Rozak, S.H., Tamrin, S.H., M.H., dan Karsedi, S.H. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji