Haerul Warisin Ancam Serahkan Kasus Penyalahgunaan Dana BUMD ke Aparat Hukum jika Tak Dikembalikan

Senin, 10 Maret 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur Perintahkan Audit Dana BUMD, Ancam Tindakan Hukum jika Ada Penyimpangan. (Foto: Lombokini.com).

Bupati Lombok Timur Perintahkan Audit Dana BUMD, Ancam Tindakan Hukum jika Ada Penyimpangan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, segera memerintahkan audit penggunaan dana penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menunjukkan keseriusannya dengan memanggil satu per satu pimpinan perusahaan daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebelum mengucurkan bantuan modal untuk tahun 2025.

“Saya sudah memanggil Direktur PT. Selaparang Financial. Saya ingin memeriksa neraca transaksi selama ini dan hal-hal terkait. Jika belum jelas, saya tidak akan mengeluarkan dana penyertaan modal,” tegas Haerul Warisin kepada wartawan di kantor Bupati, Senin, 10 Maret 2025.

Baca Juga :  Alumni Unram Pertanyakan Keterlambatan Munas IKA Unram

Haerul Warisin juga mencurigai adanya praktik penyalahgunaan keuangan di BUMD-BUMD tersebut, yang menjadi fokus perhatiannya. Dia meyakini telah mengantongi data awal terkait hal tersebut.

“Saya sudah mengingatkan, jika uang itu tidak dikembalikan, saya akan menyerahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Dia menyebutkan, dana penyertaan modal kepada BUMD untuk tahun 2025 berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 5 miliar. Namun, dana itu tidak akan dicairkan jika seluruh administrasi laporan pertanggungjawaban tidak diselesaikan dengan baik.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Tidak hanya PD Agro Selaparang, PT Selaparang Energi, PT Selaparang Financial, PDAM, dan PD BPR, tetapi seluruh perusahaan daerah lainnya juga akan diaudit. “Jika dana penyertaan modal terbukti disalahgunakan, saya akan menyerahkan kasusnya kepada penegak hukum,” pungkasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota
Mahkamah Partai Gerindra Memecat Tiga Kader karena Kasus Narkoba
Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 22:35 WITA

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Selasa, 3 November 2026 - 16:49 WITA

Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

Selasa, 3 November 2026 - 08:13 WITA

Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA