LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin-HM Edwin Hadiwijaya, menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 1,4 juta lebih penduduk Lombok Timur.
Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa Lombok Timur berpotensi menjadi kabupaten terkaya di NTB jika jumlah penduduknya lebih sedikit.
“Andai kita hanya memiliki 200 ribu penduduk, Lombok Timur akan menjadi kabupaten paling kaya, bahkan lebih kaya dari KSB yang memiliki tambang emas,” ujarnya dalam acara tasyakuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di pendopo Bupati, Rabu malam, 5 Maret 2025.
Bupati menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Dia memberikan contoh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas pengeluaran kurang bermanfaat.
“DPR RI memiliki anggaran perjalanan luar negeri sebesar Rp 42 triliun per tahun, lalu mereka memotongnya 50 persen. Dari yang biasanya satu anggota DPR berangkat 12 kali setahun, sekarang mereka hanya berangkat 6 kali. Ini tidak merugikan, dan mereka bisa mengalihkan anggarannya untuk keperluan lain,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa hasil efisiensi anggaran nasional telah menghemat Rp 900 triliun. Pemerintah mengalokasikan kembali sebagian dana itu ke kementerian dan BUMN, sementara Rp 300 triliun mereka gunakan untuk program peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami ingin menerapkan konsep ini di Lombok Timur. BUMD yang akan kita bentuk nanti harus mampu membantu masyarakat, termasuk menyediakan dapur umum untuk sekolah, pondok pesantren, dan anak-anak SD hingga SMA agar mereka mendapatkan makanan sehat dan bergizi,” jelasnya.
Bupati juga menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur oleh pemerintah pusat. Ia mengungkapkan kekecewaannya setelah pemerintah mencoret anggaran untuk pembangunan jalan dan irigasi di Lombok Timur.
“Saya sampai angkat tangan kemarin, heran mengapa pemerintah mencoret anggaran jalan jaln. Kita ini kabupaten penyangga pangan nasional. Jika irigasi dan infrastruktur pertanian tidak kita perbaiki, bagaimana kita bisa mendukung ketahanan pangan?”, tanyanya.
Dia akan meminta Sekda untuk segera menyurati kementerian terkait agar mereka mengembalikan anggaran tersebut.
“Semoga pemerintah mengembalikan anggaran itu. Yang jelas, kami ingin masyarakat Lombok Timur lebih sehat, lebih baik, dan lebih sejahtera,” pungkasnya.***
