LOMBOKINI.com – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur mendesak Bupati Lombok Timur meninjau ulang kenaikan PBB-P2 2024. Lembaga ini menilai kenaikan tersebut mencekik rakyat.
Direktur Eksekutif LK2T, Dr. Karomi, mengungkapkan hasil kajian lembaganya menunjukkan kenaikan nilai pajak pada beberapa objek pajak mencapai tingkat tidak wajar.
“Pada salah satu objek pajak, nilai PBB yang sebelumnya stabil di Rp 77.165 per tahun, tiba-tiba melambung menjadi Rp 248.101 pada 2024,” jelasnya kepada media, Jumat (15/8/2025). Sementara di objek lain, nilai pajak melonjak dari Rp 22.198 per tahun menjadi Rp 202.011, atau hampir 900 persen.
LK2T menyatakan kenaikan ekstrem 300% hingga 900% pada beberapa objek pajak ini terjadi di tengah ekonomi rapuh pascapandemi dan inflasi kebutuhan pokok.
“Lonjakan drastis ini menunjukkan kebijakan fiskal daerah salah arah. Alasan ‘pembangunan’ justru menggerus daya beli rakyat dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” tegas Karomi.
Lembaga ini mengungkapkan empat masalah mendasar:
- Minimnya kajian dampak sosial-ekonomi sebelum penetapan pajak.
- Tidak transparannya formula penentuan NJOP.
- Kegagalan komunikasi publik ke masyarakat.
- Sifat regresif yang membebani warga kecil.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab moral menjamin pajak adil dan proporsional. Jika dipertahankan, kebijakan ini akan memicu krisis kepercayaan publik dan perlawanan warga,” tegasnya.
Oleh karena itu, LK2T mendesak Bupati Lombok Timur segera membatalkan sementara kenaikan PBB-P2 drastis 2024, mengaudit erbuka proses penentuan NJOP dan menyusun kebijakan pajak berbasis kemampuan bayar masyarakat.
“Rakyat bukan mesin pencetak uang daerah. Mereka berhak mendapat keadilan fiskal dan perlakuan manusiawi,” pungkasnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
