LOMBOKINI.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Penguasa dan Pengelola Dapur MBG Indonesia (APPMBGI), Laksamana Muda (Purn) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, resmi menyerahkan SK Kepengurusan DPD 1 Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta, Rabu (24/6).
Langkah ini diambil agar pengurus daerah dapat bergerak cepat dalam menampung sekaligus menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi para pengelola dapur di lapangan.
Dalam prosesi penyerahan tersebut, Abdul Rivai didampingi oleh Korwil NTB-NTT APPMBGI, M. Fihiruddin, untuk meresmikan susunan struktural baru.
Melalui SK tersebut, H.M. Zaenuddin ditetapkan sebagai Ketua DPD 1 NTB, sedangkan posisi Sekretaris dipercayakan kepada R. Imam Prasetyo.
Prosesi penyerahan administrasi organisasi ini juga disaksikan langsung oleh Wakil Ketua APPMBGI NTB, Zainal Abidin, serta Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan, Eko Rahady.
Pada momen itu Abdul Rivai menanggapi masa transisi krusial pada program MBG saat ini, ia mengimbau seluruh jajaran pengurus daerah untuk mengedepankan pendekatan yang bijak dan terukur.
”Yang pasti kita ambil posisi, jangan frontal. BGN yang salah. Pengelola juga ada yang salah. Kita harus ambil hikmah. Kalau ada yang keliru, ya kita tertibkan,” pesannya.
Ia mengkritik tajam carut-marut tata kelola yang terjadi, termasuk ketiadaan kontrak resmi yang dinilainya melanggar sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
”Kalau cuma SK saja, bagaimana menagihnya jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kontrak,” katanya.
Rivai menilai ketidakhadiran komitmen hitam di atas putih membuat kedudukan hukum antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksana di lapangan menjadi sangat lemah.
”Tidak ada komitmen tertulis dalam hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketidakjelasan standardisasi bangunan dapur, yang berujung pada ketidakadilan skema pembayaran kompensasi investasi dari BGN.
”Masalahnya, saat BGN bayar ke pengelola dapur , maka sama bayarnya antara pemilik dapur berbiaya ringan dan berinvestasi besar,” terangnya.
Guna menyiasati masalah hukum di tahun pertama, BGN terindikasi memfungsikan yayasan secara tidak tepat pada tahun kedua pelaksanaan program.
”Yang terjadi adalah satu yayasan bisa kelola sepuluh dapur,” katanya, dan hal itu tentu saja bikin gaduh.
Kekacauan semakin diperparah dengan munculnya praktik jual-beli titik pembangunan dapur hingga berkali-kali yang sangat merugikan pihak investor.
”Laru kita bingung, untuk mengurai dan mencari solusi atas persoalan ini sekarang memulai dari mana? Investor jelas-jelas merugi,” jelasnya soal fakta di lapangan.
Menurutnya, konflik internal di tingkat daerah antara pihak yayasan dan pengelola mandiri kini telah berubah menjadi persoalan yang sangat rumit.
”Atas benang kusut ini kita mau protes BGN. Tapi persoalan di daerah, antara yayasan dengan pengelola ibarat benang kusut. Seharusnya BGN bikin nyaman, bukan bikin gaduh seperti sekarang ini,” kata Abdul Rivai Ras lagi.
APPMBGI menegaskan tanggung jawab moralnya untuk menstabilkan situasi demi melindungi hak para mitra dari ketidakpastian regulasi BGN yang kerap berubah mendadak.
”Mitra dan pengelola dapur tidak boleh dirugikan oleh BGN yang menerbitkan regulasi hampir setiap pekan,” jelasnya.
Kendati didirikan untuk mengawal kesuksesan program MBG, asosiasi ini terus diperhadapkan pada realitas benturan kepentingan yang tajam di level bawah.
Oleh karena itu, APPMBGI dituntut mampu bertindak sebagai jembatan yang netral demi menjamin keberlangsungan operasional dapur tanpa menjadi alat politik.
”Tetapi jangan kita dianggap sebagai boneka pemerintah. Jadi, kita netral aja,” demikian tegasnya.
Sebagai penutup, Rivai memastikan fokus utama asosiasi adalah memberikan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak-hak para pengelola dapur yang bermasalah.
”Kita tak berafiliasi secara politik. Kita membina kawan-kawan yang bermasalah mengelola dapur, melindungi mereka. Perjuangkan hak-haknya. Kita advokasi. Agar berkesinambungan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus baru DPD 1 NTB juga ikut memanfaatkan momentum untuk memaparkan seluruh keluhan dan aspirasi dari para mitra di daerah.
Penulis : Paozan Azima
