Kemenpar Segera Terbitkan Regulasi Baru untuk Wisata Edukasi

Jumat, 16 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenpar Susun Regulasi Wisata Edukasi untuk Jamin Keamanan dan Nilai Pembelajaran. (Foto: Lombokini.com).

Kemenpar Susun Regulasi Wisata Edukasi untuk Jamin Keamanan dan Nilai Pembelajaran. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah menyusun regulasi khusus untuk wisata edukasi guna menciptakan ekosistem yang aman dan berkualitas. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan hal ini dalam Diskusi Ngoprek Forwaparekraf di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025.

“Kami fokus menyusun pedoman yang menjamin keamanan siswa dan kualitas pembelajaran, bukan melarang kegiatan study tour,” jelas Ni Luh. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara keselamatan dan pengalaman belajar langsung.

Baca Juga :  PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Deputi Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani menyatakan regulasi ini akan menjadi payung hukum pertama untuk wisata edukasi. “Ini solusi jangka panjang, bukan sekadar merespons polemik sesaat,” tegasnya.

Baca Juga :  Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Direktur Utama TMII Intan Ayu Kartika mendukung inisiatif ini. “TMII siap menjadi model destinasi edukasi dengan standar keamanan dan kurikulum yang terukur,” ujarnya.

P2G melalui Satriawan Salim mengingatkan pentingnya standarisasi. “Yang kita butuhkan tour dengan study, bukan sebaliknya,” tandasnya.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA