Gubernur NTB Tandatangani Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029, Fokus pada Kemiskinan dan Pariwisata Dunia

Jumat, 11 April 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB Tandatangani Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029, Fokus pada Kemiskinan dan Pariwisata Dunia. (Foto: Lombokini.com).

Gubernur NTB Tandatangani Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029, Fokus pada Kemiskinan dan Pariwisata Dunia. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB guna menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Dalam rapat tersebut, ia mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi NTB, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, narkoba, dan ketahanan pangan.

Miq Iqbal juga menekankan pentingnya penanganan kebencanaan, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata. Ia mengibaratkan situasi NTB seperti pepatah, “Badai memang tak bisa kita hentikan, tapi layar bisa kita arahkan.” Menurutnya, NTB harus menyesuaikan arah pembangunan dengan semangat gotong royong dan ketangguhan warisan leluhur.

Gubernur menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan menjadi peta jalan pembangunan lima tahun ke depan dengan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.” Visi ini mencerminkan akselerasi pembangunan, kolaborasi semua pihak, serta peningkatan peran strategis NTB di tingkat nasional dan global.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Kata ‘Makmur’ berarti masyarakat NTB hidup berkecukupan, sehat, berpendidikan, dan terlindungi. Sementara ‘Mendunia’ menandakan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia dengan layanan standar global,” jelasnya.

Miq Iqbal memaparkan tujuh misi pembangunan, 10 program unggulan, serta tiga isu prioritas: pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata dunia. Ia menegaskan bahwa nota kesepakatan ini menjadi pondasi penyusunan Perda RPJMD yang ditargetkan selesai dalam enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Baca Juga :  Ketika Suhu Naik, Orang Miskin Membayar Harga Termahal

Pemerintah segera menggelar Musrenbang RPJMD untuk menjaring aspirasi masyarakat. “Fokus kami mengurangi kemiskinan ekstrem, menjamin ketahanan pangan, dan menjadikan NTB destinasi wisata unggulan. Kami juga mendukung penuh visi-misi nasional Prabowo-Gibran dan agenda SDGs 2030,” ujarnya.

Di akhir sambutan, Gubernur menegaskan RPJMD sebagai landasan perencanaan berkelanjutan. “Mari bersama-sama menjadikan ikhtiar ini panggilan jiwa untuk membangun NTB. Provinsi ini harus berubah menjadi rumah bersama yang makmur, adil, dan mendunia,” tegasnya.

“Pemerintah tidak membangun gedung pencapaian pribadi, tapi menumbuhkan hutan kesejahteraan bersama. RPJMD inilah bibitnya. Jika kita jaga dengan komitmen dan kerja nyata, hasilnya akan dinikmati anak cucu kita,” pungkas Miq Iqbal.***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:19 WITA

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Berita Terbaru